Undana Kupang
Akademisi FISIP Undana Nilai Bantuan Rumah Mensos RI Tepat Sasaran
untuk mekanisme penerimaan bantuan rumah, pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Pemda Malaka sesuai prinsip kerja pemerintahan.
Penulis: Ray Rebon | Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Akademisi Undana Kupang, Yeftha Yerianto Sabaat, S.IP.,M.IP menilai bantuan rumah dari Mensos RI itu tepat sasaran, karena diperuntuhkan untuk warga miskin yang terdampak bencana.
"Bantuan rumah itu tepat sasaran, karena diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak bencana," kata Yeftha Yerianto Sabaat, S.IP.,M.IP Dosen Ilmu Politik FISIP Undana Kupang kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu 17 Juni 2023.
Namun, menurut dia dengan melihat proses penyaluran bantuan sosial selama ini, harus perlu dievaluasi secara sistematis mengingat kasus korupsi yang pernah dilakukan seorang menteri.
Baca juga: Masyarakat Perlu Diedukasi Mengenai Rabies, RSHP Undana Kupang Gelar Workshop
Selain itu, kata dia untuk mekanisme penerimaan bantuan rumah, pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Pemda Malaka sesuai prinsip kerja pemerintahan.
"Kalaupun bantuan tersebut disalahgunakan, kemungkinan itu dipolitisasi untuk kepentingan politisi dan pemimpin di daerah yang mengklaim kalau bantuan itu hasil kerja dan lobbi mereka dengan pemerintah pusat," tegasnya.
Menurut dia bantuan dari Mensos RI, bukan saja tugas pemerintah untuk mengawasinya, tetapi semua masyarakat, karena sudah menjadi tugas masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.
Baca juga: FKKH Undana Gelar IbM Management Stres Bagi Pegawai di Puskesmas Bakunase
"Kalau terkait kontrol terhadap penyaluran bantuan rumah, saya kira itu bukan saja tugas pemerintah tapi sudah menjadi tugas masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial," tambahnya.
Menurut Yeftha, masalah pendataan di lapangan juga terkadang menjadi persoalan yang selalu terjadi.
"Belum lagi politisasi bantuan oleh politisi dan pemimpin di daerah," kata dia lagi.
"Saya kira kunjungan Mensos ke Malaka itu wajar-wajar saja. Karena seorang menteri juga perlu merespon persoalan di setiap daerah dengan turun langsung ke daerah tersebut melalui agenda kunjungan kerja," tandasnya. (*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.