Hasto Kristiyanto Jawab Tuduhan Juru Bicara Anies Baswedan: PDIP Tak Pernah Jegal Siapa pun

POS-KUPANG.COM – PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ) tidak pernah menjegal, menghambat atau menggagalkan siapa pun termasuk Anies Baswedan yang akan maju dan bertarung pada Pilpres 2024 mendatang.

Yang dilakukan Partai Banteng Moncong Putih saat ini adalah belajar dari sejarah. Sejarah tentang kisah Megawati Soekarnoputri yang dihambat kepemimpinannya pada masa Orde Baru.

Hal ini disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab tuduhan Sudirman Said, Juru Bicara Anies Baswedan bahwa PDIP berusaha menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta agar gagal maju ke Pilpres 2024 mendatang.

Dikatakannya, PDIP tidak pernah melakukan penjegalan terhadap Anies Baswedan yang akan maju ke Pilpres 2024. Sebab PDIP selalu belajar dari sejarah.

“Sekali lagi PDIP tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah,” kata Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas III PDIP hari ketiga, Kamis 8 Juni 2023.

Hasto pun menjelaskan maksud pernyataannya bahwa PDIP belajar dari sejarah itu. Dia bercerita ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dihambat kepemimpinannya di PDI era Orde Baru.

Saat itu bahkan kantor partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diserang pada 27 Juli 1996. Artinya karena pernah merasakan sakitnya dihambat, maka PDIP takkan mungkin melakukan tindakan demikian kepada pihak atau orang lain.

Namun dari pengalaman itu juga, Hasto mengatakan pihaknya belajar bahwa upaya menghambat demikian tidak akan pernah sukses jika pemimpin itu bergerak dengan keyakinan kepada rakyat.

Baca juga: Tak Mau Jadi Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mahfud MD Malah Masuk Bursa Cawapres PDIP

Ini bermakna bahwa jika saja calon pemimpin seperti Anies mau bergerak mengakar ke rakyat, seharusnya tak perlu ada ketakutan akan penjegalan.

“Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar,” ucap Hasto.

Hasto juga menyampaikan setiap pemimpin akan menghadapi segala macam ujian.

Karena itu dia mengingatkan berpolitik itu harus berpegang pada keyakinan dan kinerja untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Hasto pun menceritakan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga banyak mendapat rintangan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian menjadi capres dan akhirnya terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia.

“Ketika kita lihat pengalaman dari Pak Jokowi. Ketika dari gubernur melangkah menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi presiden, begitu banyak penjegalan.

Tetapi sikap dari Pak Jokowi, Pak Ganjar, dan PDI Perjuangan itu kan selalu percaya pada jalan keyakinan. Bahwa ketika politik itu berbasis kinerja, ketika politik itu mampu menyerap aspirasi rakyat, dan dituangkan di dalam narasi kemajuan, maka itu mendorong rakyat untuk bergerak bersama,” ujar Hasto.

“Terjadi bonding (ikatan dengan rakyat, red), kalau kata Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.

Menurut dia, wajar jika setiap pemimpin akan menghadapi segala bentuk ujian.

Terlebih jika sosok pemimpin itu mempunyai prestasi.

Namun bisa saja muncul upaya pencitraan ‘seakan-akan diganjal padahal faktanya tidak’, agar mendapat perhatian.

“Pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan dengan ujian, tapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan-ganjalan seolah-olah seperti ujian,” ungkap Hasto.

Politikus Yogyakarta ini menyampaikan, PDIP tak akan melakukan upaya penjegalan tersebut.

Karena sebenarnya rakyat sendiri yang akan menilai sosok calon pemimpin ke depannya, kualitas kerja dan ketulusan hatinya.

Hal itu pun berlaku, termasuk terhadap kepada Anies.

“Ya buat apa kami melakukan ganjalan? Karena rakyat sudah menceritakan kinerjanya (Anies,red). Sumur resapan yang tidak membawa manfaat, misalnya.

Lalu apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu baik di Jakarta, tidak dilanjutkan (Anies). Rumah untuk penggemblengan anak-anak agar punya suatu kemajuan (tidak dilanjutkan, red), pelebaran sungai mencegah banjir itu tidak dilakukan.

Sehingga ketika sosok itu (Anies, red) tidak punya banyak prestasi, kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar,” jelas

Baca juga: Jubir Anies Baswedan Sebut Puan Maharani Pernah Masuk Daftar Cawapres Koalisi Perubahan

PKS Digoda Jabatan di Pemerintahan

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS buka suara terkait adanya godaan jabatan untuk menarik dukungan dari Bakal Capres Anies Baswedan.

Sebelumnya Jubir tim delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said menuding pemerintah memberikan tawaran jabatan untuk PKS jelang Pilpres 2024.

Menurut Sudirman Said, tawaran jabatan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Dikutip dari Tribunnews.com, PKS tidak menampik adanya godaan jabatan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Namun, Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal memastikan kalau PKS sudah tahan uji atas godaan-godaan yang datang dalam upaya menjegal pencapresan Anies Baswedan.

"Terkait pernyataan dari Pak Sudirman Said tentang bahwa banyak godaan yang dialami oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan, termasuk di PKS ada godaan jabatan, ada godaan uang ini tentu saja pks sudah teruji," kata Iqbal saat dimintai tanggapannya, Kamis 8 Juni 2023.

Salah satu hal bukti kalau PKS tetap tahan uji itu yakni soal posisi partai pimpinan Akhmad Syaikhu yang hingga kini tetap berada di luar pemerintah atau oposisi.

Tak hanya itu, komitmen PKS untuk terus bekerjasama dengan Partai Demokrat dan NasDem di Koalisi Perubahan juga menjadi salah satu bentuk tahan uji itu.

"Sampai saat ini PKS tegak lurus berada di luar pemerintahan dan PKS saat ini fokus kepada deklarasi pasangan Anies Baswedan dan cawapresnya dan ini tentu saja menjadi pelajaran penting bagaimana PKS bisa kuat, bisa tangguh," kata Iqbal.

Tak cukup di situ, PKS juga kata dia sudah melewati berbagai rayuan sejak awal mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

Baca juga: PDIP Persilahkan Anies Baswedan Pilih Puan Maharani, Tapi Tak Bermaksud Remehkan Putra SBY

Sebab kata dia, dalam menentukan capres tidak mudah, harus melalui mekanisme musyawarah majelis syura yang dihadiri 99 orang dan harus memiliki mekanisme yang ketat dan prasyarat yang kuat sehingga sulit untuk digoyahkan.

"Jadi dalam konteks statement Pak Sudirman Said, PKS sudah melewatinya dan kami saat ini tegak lurus untuk bersama Anies Baswedan untuk bersama Koalisi Perubahan dan Persatuan," tukas Iqbal. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS