Transisi ke Kendaraan Listrik Berpotensi Tekan Emisi 6,9 Juta Ton CO2

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Apolonia Matilde Dhiu

POS-KUPANG.COM - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pembangunan kendaraan listrik sebagai langkah menuju era Net Zero Emission (NZE) 2060.

Kepala Staf Kepresidenen, Moeldoko, menyampaikan transisi ke kendaraan listrik dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara signifikan, sekaligus mengakselerasi ekosistem secara keseluruhan.

"Jika dapat melakukan transisi 6 juta sepeda motor, Indonesia bisa menekan 3,45 juta ton CO2 equivalent pada 2025. Pada 2030 bisa menuju 9 juta motor, kita bisa menekan 5,275 juta ton CO2. Sementara di 2035 kalau bisa 12 juta motor, 6,9 juta ton CO2," ujar  Moeldoko dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Ekosistem Menuju Energi Bersih’, Senin 5  Juni 2023.

Baca juga: Kendaraan Listrik Dorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM dan Kurangi Emisi

Dikatakan, transisi ke kendaraan listrik juga berdampak pada efisiensi APBN karena mengurangi subsidi impor bahan bakar minyak. 

Maka dari itu, Moeldoko mendorong investasi di sektor kendaraan listrik agar dapat menjadi menjadi pemicu sekaligus pemacu pertumbuhan industri dan ekosistem kendaraan listrik serta energi bersih.

“Karena investasi ini memberikan harapan dan jaminan bagi pengembang kendaraan listrik, sehingga menarik minat investor. Selain itu, sebagai pemacu bagi konsumen yang sudah melihat kesiapan ekosistem di lapangan,” ujarnya.

Baca juga: Insentif Kendaraan Listrik Dorong Minat Masyarakat 

Menurut dia, dalam upaya mencapai target transisi energi, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

Pemerintah sendiri saat ini berupaya memperbanyak infrastruktur kendaraan listrik. Sehingga transisi ini dapat menciptakan ekosistem yang baik, termasuk dalam berbagai aspek terkait, seperti pendanaan dan pengelolaan baterai bekas.

Selain itu, Moeldoko menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing.

Baca juga: Moeldoko Jamin Aspirasi Rakyat Bangun Tembok Penahan dan Jembatan Gantung Sampai Ke Kementerian PUPR

Pemerintah daerah juga harus berperan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung transisi ini.

Terlebih lagi, transisi ke kendaraan listrik juga mendapatkan dukungan dari tingkat internasional. Pertemuan KTT ASEAN juga memberikan arah yang jelas dan konkret mengenai perlunya membangun ekosistem kendaraan listrik melalui energi bersih dan menuju era net zero emission.

“Masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah terkait dengan pendanaan, di mana perbankan yang masih belum memberikan dukungan yang masif dalam penyediaan layanan leasing kendaraan listrik,” imbuhnya.

Baca juga: The 30th IIMS 2023 Dibuka Presiden, PLN Siap Optimalkan Ekosistem Kendaraan Listrik

Moeldoko menekankan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk mengatasi masalah ini, termasuk dalam mengatur standar keamanan, ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik yang harus diatasi dengan cepat, dalam hal ini perkembangan teknologi juga turut berperan penting.

“Selain itu, ketersediaan kendaraan listrik juga bergantung pada dukungan yang kuat dari sektor swasta, di mana peran perbankan sangat diperlukan,” papar dia.