PM Papua Nugini Diminta Jadi Negosiator Kasus Pilot Susi Air, Begini Kata Pimpinan KKB Papua

POS-KUPANG.COM - Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape diminta TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ) menjadi negosiator dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air, Phillips Mark Merthens.

Permintaan jadi negosiator itu disampaikan Pimpinan OPM, Jeffrey Bomanak, menyusul belum dibebaskannya pilot Susi Air sejak ditawan pada Selasa 7 Februari 2023 lalu.

Jeffrey Bomanak mengatakan itu setelah dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 27 Mei 2023, ia menyebutkan akan ada pemindahan ke tempat yang aman terhadap pilot Susi Air yang hingga kini masih disandera KKB Papua. Lokasi yang aman dimaksud, adalah wilayah Papua Nugini.

Dikatakannya, jika Perdana Menteri Papua Nugini James Marape tidak bisa membantu pemindahan Phillips Mark Merthens ke Papua Nugini, maka Jeffrey Bomanak akan meminta politisi PNG lainnya untuk melakukan hal ini.

Hal itu akan dilakukan, lanjut dia, lantaran James Marape maupun Jeffrey Bomanak adalah sama-sama sebagai orang Melanesia.

“Kami akan sangat nyaman dengan (anggota parlemen) Belden Namah, Lhuter Wengge, Gary Juffa, atau Powes Parkop. Kami mempercayai mereka.”

Baca juga: Kepala Suku Kumoro Angkat Bicara Terkait KKB Papua: Kami Semua Mau Hidup Aman dan Damai

Untuk diketahui, permintaan itu mengemuka setelah pada bulan Februari 2023, pemerintah PNG berhasil menyelesaikan krisis sandera dengan menegosiasikan pembebasan tiga tawanan, termasuk seorang profesor Selandia Baru yang tinggal di Australia.

Ini adalah salah satu dari tiga poin yang dikutip dalam pernyataan OPM yang diperlukan untuk “mengakhiri krisis sandera secara damai”.

“Namun, lebih banyak keajaiban akan diperlukan bagi Indonesia untuk menghentikan genosida rakyat saya, penghancuran tanah dan rumah kami, dan penjarahan sumber daya alam kami yang spektakuler,” tambah Jeffrey Bomanak.

TPNPB-OPM Ajukan Dua Syarat.

KKB Papua hingga kini terus menuding militer Indonesia telah melakukan serangkaian pengeboman udara, darat dan pertempuran untuk memberantas KKB Papua.

Untuk menghentikan aklsi tersebut, OPM memberikan dua syarat sebagai resolusi damai dalam menuntaskan semua masalah yang terjadi di Papua.

"Pemerintah Indonesia harus membuka diri dan berbicara dengan OPM sebagai badan politik resmi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)," ujar Jeffrey Bomanak.

Dia juga meminta harus dihentikan pengeboman udara dan darat serta operasi tempur, plus tarik semua pasukan pertahanan dan keamanan Indonesia dari semua wilayah konflik.

Dikatakannya, “jika pemerintah Indonesia tetap melakukan operasi militer dan pemerintah Selandia Baru tidak melakukan langkah-langkah persuasif, maka OPM tidak akan dimintai pertanggungjawaban jika terjadi sesuatu yang menimpa nyawa Kapten pilot Phillips Merthens akibat pertempuran udara dan darat yang terus berlangsung oleh pasukan pertahanan Indonesia.”

Ia juga meminta pemerintah Jakarta untuk berbelas kasih terhadap semua keadaan yang terjadi di Papua. Dia menambahkan, “Sayangnya, ketika ada enam dekade kejahatan Indonesia terhadap rakyat, saya berpikir Jakarta dapat bertindak dengan cara apa pun yang berbelas kasih. Ternyata hampir semua harapan itu mustahil. Itu akan menjadi keajaiban!”

Untuk diketahui, pejuang OPM telah berjuang dengan melakukan pemberontakan tingkat rendah dengan satu tujuan, yakni merdeka dari Indonesia sejak 1969.

Namun, perjuangan tersebut mendapatkan intensitas baru dalam lima tahun terakhir dengan senjata dan strategi yang lebih canggih. Ini bertepatan dengan meningkatnya perlawanan sipil damai terhadap pemerintahan Indonesia.

Baca juga: Jenderal Jebolan Kopassus Pimpin Pangdam XVIII/Cenderawasih, Kini Siap Berantas KKB Papua

KKB Ancam Tembak Pilot Susi Air

Sementara itu, TPNPB-OPM melalui KKB Papua, mengancam akan menembak pilot Susi Air yang kini sedang disandera. Pilot itu akan dihabisi jika tidak ada pembicaraan mengenai kemerdekaan Papua dalam dua bulan ke depan.

TPNPB-OPM memberi pernyataan tersebut melalui rekaman video yang dirilis pada Jumat 26 Mei 2023.

KKB menyandera Phillip Mehrtens setelah dia mendaratkan pesawat Susi Air di daerah pegunungan Nduga pada Februari.

Dalam video terbaru, Mehrtens yang tampak kurus memegang bendera Bintang Kejora simbol kemerdekaan Papua Barat. Ia dikelilingi oleh anggota separatis Papua yang mengacungkan senjata api.

Menurut seorang analis, senjata api itu adalah senapan serbu yang diproduksi secara lokal.

Berbicara di depan kamera, Mehrtens mengatakan para separatis menginginkan negara selain Indonesia untuk terlibat dalam dialog tentang kemerdekaan Papua.

“Jika itu tidak terlaksana dalam dua bulan maka mereka mengatakan akan menembak saya,” kata Mehrtens dalam tayangan video yang dibagikan oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dan diverifikasi oleh Deka Anwar, analis di Policy Analysis of Conflict (IPAC) di Jakarta.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru mengatakan dalam email kepada Reuters pada Sabtu 27 Mei 2023 bahwa mereka mengetahui foto dan video yang beredar.

"Kami melakukan semua yang kami bisa untuk mencapai resolusi damai dan pembebasan aman Tuan Mehrtens," tambah juru bicara itu.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksma Julius Widjojono pada Sabtu 27 Mei 2023 bahwa militer akan terus melakukan tindakan terukur sesuai dengan prosedur operasi standar.

Kementerian Luar Negeri tidak menanggapi permintaan komentar.

Pihak berwenang sebelumnya mengatakan bahwa mereka memprioritaskan negosiasi damai untuk membebaskan pilot Susi Air. Namun, mereka kesulitan untuk mengakses medan dataran tinggi yang terisolasi dan berkontur terjal.

Konflik bersenjata intensitas rendah, tetapi makin mematikan untuk menuntut kemerdekaan sudah terjadi di Papua sejak akhir 1960an. Papua bergabung ke Indonesia setelah referendum yang kontroversial di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1969.

Konflik di Papua meningkat secara signifikan sejak 2018. Para separatis pro-kemerdekaan melakukan serangan yang lebih mematikan dengan frekuensi yang lebih sering, terutama karena mereka berhasil mendapatkan senjata yang lebih canggih.

Baca juga: Pimpinan KKB Papua Diperiksa Intensif, Kini Masih Ditelusuri Motif Kopi Tua Heluka ke Jayapura

Rumianus Wandikbo dari TPNPB-OPM - sayap militer Gerakan Papua Merdeka - meminta negara-negara seperti Selandia Baru, Australia dan negara-negara Barat untuk memulai pembicaraan dengan Indonesia dan kelompok separatis.

"Kami tidak meminta uang...Kami benar-benar menuntut hak kedaulatan kami," katanya dalam video terpisah. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS