Mensos Risma Bersyukur KPK Geledah Kantornya, Penyidik Sita Notebook dan Dokumen

Dia mengaku Risma sempat membaca berita acara yang diberikan KPK. Meski begitu, Risma mengaku tidak membaca detil karena tahu kerja-kerja KPK sudah sesuai prosedur.

"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah BGM, dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020. Jadi saya enggak tahu, kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu," jelas Risma.

Tri Rismaharini mengungkapkan pejabat Kemensos yang terlibat kasus korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021 telah dimutasi. Risma memastikan para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos.

Baca juga: Dapat Bantuan Tongkat Penuntut Adaptif dari Mensos, Penyandang Disabilitas di Ende Ucap Terima Kasih

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu disini. Itu saja. Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah," ujar Risma.

Beberapa pejabat yang terlibat, kata Risma, juga dinonjobkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Meski begitu, Risma mengakui dirinya dapat digugat jika pejabat yang dinonjobkan tidak terbukti terlibat kasus korupsi bansos ini.

"Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya nonjobkan, tapi itu harus diperiksa dulu. Saya kalau lakukan itu karena saya bisa digugat. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu nggak betul," ungkap Risma.

Ia mengatakan bahwa mutasi ini dilakukan agar para pejabat tersebut tidak memegang posisi yang strategis. Langkah ini, menurut Risma, agar pihak Inspektorat Kemensos tidak kesulitan dalam proses pengawasan.

"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa. Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," jelas Risma.

Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit, memastikan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Don mengungkapkan kasus ini terjadi sebelum Risma menjabat sebagai Menteri Sosial.

Baca juga: Anak Penderita Hidrosefalus Terima Bantuan dari Mensos Risma

"Enggak lah (diperiksa), kan itu terjadi kan sudah ngomong itu tahun 2020 ya. Apalagi yang mau dikonfirmasikan wong sudah kejadian ya," ujar Don Rozano.

Menurut Don Rozano, kasus yang tengah didalami oleh penyidik KPK tidak terkait dengan Risma. Saat itu, sosok yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah Juliari Batubara.

"Itu kan sudah dijelaskan ibu di bulan Maret, dan tadi itu sudah dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," jelas Don Rozano.

Pada saat penyidik KPK datang, Don Rozano mengungkapkan Risma sedang melakukan rapat. Meski begitu, Don Rozano mengakui terdapat sejumlah karyawan Kemensos yang ditanyai oleh penyidik KPK.

"Kami memang ada beberapa teman-teman yang ditanyai ya, pasti aktivitasnya konsentrasinya menjadi pada hal-hal yang berkait dengan yang dipertanyakan tersebut," pungkas Don Rozano.

Seperti diketahui sebelumnya, Stafsus Mensos Bidang Komunikasi, Don Rozano Sigit mengungkapkan penggeledahan dilakukan selama delapan jam.