Jamu Prabowo Subianto di Solo, Gibran Terima Banyak Wejangan di DPP PDIP

Penyebabnya, PDIP dianggap bisa membaca keadaan jika menjatuhkan sanksi kepada Gibran justru bisa menjadi bumerang bagi mereka, di tengah upaya menggalang dukungan menjelang pemilihan presiden (Pilpres 2024) mendatang.

"DPP PDIP berhitung betul pengaruh politik akan mungkin muncul apabila memberikan sanksi keras terhadap Gibran," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, saat dihubungi Kompas.com, Senin 22 Mei 2023.

Menurut Bawono, DPP PDIP juga memperhitungkan pengaruh politik Gibran dan ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Jawa Tengah.

Bahkan Gibran pun digadang-gadang dipersiapkan untuk menduduki posisi Gubernur Jawa Tengah di masa mendatang.

Maka dari itu, Bawono menilai pemanggilan yang dilakukan DPP PDIP terhadap Gibran adalah bentuk keresahan partai atas manuver politik Prabowo yang diusung sebagai bakal capres oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Di samping itu, pertemuan Prabowo dan Gibran atau anggota keluarga lain Presiden Joko Widodo bukan kali ini saja terjadi. Menurut Bawono, pertemuan antara Prabowo dan para anggota keluarga Presiden Joko Widodo beberapa kali terjadi.

Contohnya seperti pada Januari 2023 lalu ketika Prabowo bertemu dan berdialog dengan Gibran dan menantu Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

"Hal ini bisa menggambarkan kedekatan emosional antara Prabowo dan keluarga besar Presiden Joko Widodo," ucap Bawono.

Pertanda lainnya yang patut disimak menurut Bawono adalah ketika anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, mengenakan kaus bergambar Prabowo Subianto saat mengisi sebuah siniar (podcast) yang ditayangkan di situs YouTube.

Di sisi lain, kata Bawono, Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan juga mengikuti keputusan partai yang memutuskan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Akan tetapi, Bawono menilai Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga memiliki kepentingan sendiri sebelum masa jabatannya berakhir. Terutama tentang keberlanjutan sejumlah program yang diluncurkan dalam 2 periode pemerintahannya.

"Karena itu bukan tidak mungkin preferensi politik Presiden Joko Widodo dalam hal bakal calon presiden mendatang tidak sama dengan pilihan politik dari PDIP," ucap Bawono.

(antaranews.com/kompas.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM  di GOOGLE NEWS