Golkar NTT Hormati Proses Hukum Terhadap Sulaiman Singhs

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi dan Else Nago

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Partai Golkar NTT menghormati proses hukum, termasuk penetapan kader Golkar Kabupaten Alor, Sulaiman Singhs sebagai tersangka.

Sulaiman Singhs menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Alor.

Sekretaris DPD Partai Golkar NTT, Inche Sayuna menegaskan, persoalan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban individu bukan lembaga.

"Karena itu, sebagai pimpinan partai ( Golkar NTT ) pada prinsipnya kami hormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Inche Sayuna di Kupang, Rabu 19 April 2023.

Inche Sayuna yang juga Wakil Ketua DPRD NTT ini mendorong kader Golkar Kabupaten Alor yang sedang tersandung masalah agar kooperatif dan mengikuti semua proses hingga tuntas.

Ia menghormati asas praduga tak bersalah dalam sebuah proses hukum, hingga proses akhir di pengadilan, yang mana salah atau benar diputuskan oleh pengadilan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Polisi Tetapkan Wakil Ketua DPRD Alor Tersangka Kasus Aniaya Ketua DPRD

"Untuk saat ini, kader yang bersangkutan akan tetap dalam pantauan kami," ujarnya.

Pihaknya akan tetap memberi pendampingan jika dibutuhkan oleh kader Golkar tersebut. Inche Sayuna memastikan akan ada sanksi jika keputusan pengadilan menyatakan kader itu bersalah.

"Jika kemudian diujung proses hukum, hakim menyatakan bersalah maka yang bersangkutan juga akan dikenai sanksi disiplin organisasi sesuai aturan organisasi," jelas Inche Sayuna.

Sebaliknya, jika kemudian keputusan pengadilan menyatakan kader Golkar itu tidak bersalah, Inche Sayuna meminta agar nama baiknya dipulihkan.

Kedewasaan Berpolitik

Pengamat politik dari Undana Kupang, Yohanes Jimmy Nami mengatakan, kasus yang menimpa kader Golkar Alor Sulaiman Singhs merupakan pelajaran berharga bagi politisi lokal.

"Saya pikir ini pembelajaran yg berharga bagi politisi lokal kita, bahwa eksistensinya harus selalu mengedepankan etika politik. Baik sebagai personal maupun dalam tugas yg mewakili institusi. Keteladanan seorang politisi menjadi model bagi masyarakat yg diwakili," kata Yohanes Jimmy Nami.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Aniaya Ketua DPRD Alor, Ini Jejak Politik Wakil Ketua DPRD Sulaiman Singh

Menurutnya, perseteruan tersebut bukan merupakan contoh yang baik bagi publik.

"Dalam case yang mempertontonkan perseteruan antara EA sebagai Ketua DPRD dengan SS sebagai Wakil Ketua DPRD, bukan merupakan contoh yang elok bagi publik."

"Ada proses politik yg kemudian berujung pada pidana, menunjukkan bahwa kedewasaan berpolitik para elit lokal perlu direfleksikan kembali. Tidak ada argumentasi yang sifatnya permisif ketika para anggota legislatif saling mencederai, apalagi jika bersinggungan secara fisik, efeknya akan merusak kepercayaan publik," tambahnya.

Ia berharap kasus serupa tidak terjadi lagi. "Kedepannya kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi. Para politisi lokal kita bisa lebih bijak dalam hal apa saja, terlebih khusus dalam menyelesaikan persoalan-persoalan institusionalnya sehingga bisa kembali merebut kepercayaan publik," imbuhnya. (fan/cr19)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS