Pengamat Sebut Program Makan Ikan di Sekolah Sebagai Kebijakan Kamuflase

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  "Menurut saya,  masalahnya kita tidak bisa bicara kebijaksanaan. Sekarang program makan ikan ini sebagai kebijakan kamuflase untuk mengembalikan kepercayaan publik,".

Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  (FISIP ) Universitas Nusa Cendana ( UNDANA ) Kupang Dr Melkisedek NBC. Neolaka M.Si  pada Sabtu, 25 Maret 2023.

Ada beberapa masalah urgen saat ini di NTT seperti Bank NTT, Marungga dan sekolah jam 5.30 pagi. Kebijakan ini dibuat untuk kamuflase supaya membuat masyarakat NTT tidak fokus kepada masalah yang urgen saat ini.

Baca juga: Julie Laiskodat Ajak Siswa SMA Negeri 1 Kupang Makan Ikan dan Kelor

"Kalau orang awam tidak pernah tahu dan paham mengenai hal ini tetapi kalau kita yang belajar, kita paham. Kebijakan ini dikatakan politisasi juga bukan. Tetapi bagaimana penguasa mempengaruhi publik agar citranya kembali. Ini tergantung pada middle management Kepala Dinasnya, kalau membeo ya, tinggal ikut," katanya.

Dia mempertanyakan soal alasan makan ikan di sekolah meningkatkan kualitas siswa, apakah sudah ada kajian? Tidak mungkin satu kebijaksanaan langsung keluar tanpa sebuah kajian. Sekarang hanya bagaimana memberi pencerahan kepada masyarakat harus dengan kerja ekstra. Masyarakat harus diedukasi.

Baca juga: Bupati Rote Ndao Ajak Masyarakat Perbanyak Makan Ikan

Dikatakan, pemulihan citra dilakukan karena selama ini banyak bergulirnya kebijaksanaan. Nama Pak Gubernur tidak terdengar lagi akhir-akhir ini. Proses ini sebagai trik bagaimana membangun citra. Apalagi salah satu program Gubernur adalah budidaya ikan.

"Ini pencitraan karena semua orang tahu, 2024 tidak bermain lagi maju sebagai calon gubernur. Program ini bisa juga untuk mendapat perhatian publik, mengubah image dan opini masyarakat. Karena dia tidak mungkin lagi dipercaya," katanya.

"Kalau makan ikan dan kelor, dari dulu juga kita makan ikan dan kelor. Melalui program makan ikan ini, menggunakan jabatan istri untuk menarik perhatian publik," tambahnya.

Baca juga: Makan Ikan Bunntal, Dua Warga Ile Ape Lembata Meninggal Dunia, Ini Kroologisnya

Nama Pak Gubernur merasa sudah tidak diterima masyarakat. Masyarakat merasa jenuh, sehingga menggunakan kebijakan penguasa untuk tujuan yang tidak sesuai.

Menurut pengamatan Melkisedek Neolaka, saat ini masyarakat harus disadarkan, karena tidak semua harus diserahkan kepada pimpinan. Tetapi kenyataannya, masyarakat terjebak dengan janji manis saat kampanye.

"Masyarakat harus kritis, masyarakat tidak bisa pasrah dengan keadaan. Kita punya hak protes. Representasi masyarakat adalah Gubernur, sehingga Gubernur harus perjuangkan hak rakyat," ujarnya. (dhe)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS