Kelompok Pembebasan Papua Serukan Upaya Global yang Lebih 'Serius' untuk Mengakhiri Kekerasan

POS-KUPANG.COM - United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah meminta masyarakat internasional untuk “memberikan perhatian serius” terhadap meningkatnya kekerasan yang terjadi di Papua Barat.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia ULMWP, Daniel Randongkir, mengatakan bahwa sejak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – sebuah gerakan terpisah – menyandera pilot Selandia Baru Philip Mehrtens bulan lalu, ketegangan di wilayah pegunungan tengah Papua meningkat.

Pemerintah Selandia Baru mendesak pembebasan Mehrtens yang telah dinegosiasikan secara damai tetapi pasukan keamanan Indonesia (TNI) sedang mempersiapkan operasi militer untuk membebaskan pilot Susi Air.

Randongkir mengatakan, penculikan TPNPB merupakan upaya menarik perhatian dunia atas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Papua, dan meminta masyarakat internasional mengakui kemerdekaan politik Papua Barat yang diduduki Indonesia sejak 1 Mei 1963.

Negosiasi untuk pembebasan Mehrtens yang ditangkap pada 7 Februari 2023 sedang berlangsung, namun TPNPB tidak ingin pemerintah Indonesia ikut campur dalam negosiasi tersebut.

Randongkir mengatakan, dalam sepekan terakhir telah terjadi konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI di Kabupaten Puncak Papua, Intan Jaya, Jayawijaya, dan Yahukimo. Hal ini menunjukkan eskalasi konflik bersenjata di Papua.

Menurut Randongkir, sejak 2018 lebih dari 67.000 warga sipil telah mengungsi dari daerah konflik seperti Kabupaten Intan Jaya, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maybrat.

Meninggalkan kampung halaman

Mereka meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari perlindungan di daerah lain.

Pada 16 Maret 2023, pemerintah daerah dan militer mulai mengevakuasi warga non-Papua di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, dengan menggunakan pesawat kargo militer.

Sementara masyarakat adat Yahukimo tidak dievakuasi dari kota Dekai, kata Randongkir dalam rilis media.

ULMWP menyebut evakuasi warga non-Papua merupakan bagian dari persiapan TNI untuk melakukan operasi militer secara penuh. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa TNI dalam melakukan operasi militer di Papua tidak memperhatikan hukum humaniter internasional.

“Mereka akan merusak fasilitas sipil seperti gereja, sekolah, dan klinik kesehatan, membakar rumah penduduk, merusak kebun, dan membunuh ternak milik masyarakat,” ujarnya.