Rapat Pembahasan Draft Awal Badan Keuangan, Pemprov NTT Harapkan Bantuan Tepat Sasaran

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Elisabeth Eklesia Mei.

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam kegiatan Rapat Pembahasan draft awal Badan Keuangan, Pemerintah Provinsi NTT mengharapkan bantuan tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi NTT, melalui Kepala Bidang (Kabid) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Beny Menoh mengatakan, sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 terdapat dua bantuan yang akan dianggarkan, yakni bantuan khusus dan bantuan umum.

"Terkait dengan bantuan yang bersifat khusus akan disesuaikan dengan waktu yang berkembang dan tidak semua Daerah menerimanya. Selain itu, ada juga yang sifatnya umum untuk semua Daerah," katanya dalam kegiatan rapat yang berlangsung di Hotel On The Rock Kupang, Kamis, 16 Maret 2023.

Baca juga: NTT Memilih, Bawaslu Belu Gelar Media Gathering Bersama Awak Media

Beny Menoh menyampaikan untuk ke depannya, Pemerintah Provinsi NTT akan menganggarkan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang ada di NTT.

"Jadi, kita harapkan dalam peraturan Gubernur, untuk beberapa jangka waktu ke depan, sambil menyesuaikan dengan regulasi yang ada, kita ingin untuk capaian pembangunan di Kabupaten itu bisa sinergis dengan yang ada di Provinsi untuk berjalan bersama," ungkapnya.

Dikatakan Beny Menoh bahwa, tujuan dari dilakukannya rapat tersebut tentunya untuk kebaikan semua masyarakat NTT melalui rapat pembahasan Badan Keuangan tersebut.

"Dalam pelaksanaannya, tentunya untuk menghasilkan satu indikator kriteria yang sangat teknis, kita akan melibatkankan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugas," pungkasnya.

Dia pun berharap agar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota selalu bersinergi dalam menyusun perencanaan.

"Kita harapkan agar kita selalu bersinergi baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan. Sehingga bantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota benar-benar sesuai dengan sasaran," tutupnya.

Baca juga: Popda VI NTT 2023, Kontingen Belu Unggul Medali Emas Di Cabor Wushu

Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah NTT, Temmy Jong Joko mengatakan, Bantuan keuangan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme dalam bagaimana program bisa dilaksanakan secara sinergi dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota .

"Dengan melaksanakan program itu, tentunya pencapaian bisa lebih maksimal. Sehingga bantuan keuangan itu bisa diatur dengan baik dan bisa sampai pada hasil yang maksimal, yakni secara formulasi yang harus diatur, dievaluasi penyalurannya dan evaluasi monitoring," ungkapnya.

Terkait Peraturan Gubernur, Temmy mengatakan akan mengatur secara keseluruhan, baik komperhensif maupun inklusif.

"Itu perlu diatur, karena modelnya ada dua yakni umum dan khusus. Sehingga keduanya itu perlu diatur mekanismenya  dan cara alokasinya agar pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan bisa lebih baik, efektif, efisien, transparan dan bisa dievaluasi," jelasnya.

Lebih lanjut dia katakan, dalam mengalokasikan bantuan keuangan tersebut terdapat sekian indikator yg harus dipenuhi.

"Ada yang sifatnya umum, komprehensif, makro dan ada juga yang sangat teknis sesuai dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi kriterianya," tuturnya.

Baca juga: UT PPNI Ke 49 Angkat Tema Gapai Sejahtera Dengan Profesionalisme

Dia menambahkan, Kalau sifatnya sudah sangat teknis, maka keterlibatan perangkat Daerah yang bersangkutan dalam hal penilaian capaian hasil akan melibatkan perangkat daerah teknis yg bersangkutan pula.

"Kita harapkan, agar apa yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik dengan pengelolaan keuangan juga lebih baik. Sehingga bisa  tercapai melalui kolaborasi dan sinerginya melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika indikator tercapai maka kesejahteraan rakyat bisa tercapai pula," tutupnya (Cr.20).

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS