Ujian Nasional Dihapus, DPRD NTT Sebut Tergantung Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Siti Soleha Oang

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menanggapi kebijakan ditiadakannya Ujian Nasional atau UN, DPRD NTT meminta pemerintah agar mengevaluasi kurikulum merdeka belajar.

Hal ini disampaikan, Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa saat dihubungi oleh POS-KUPANG.COM, Sabtu 11 Maret 2023.

“Dengan dihapusnya UN dapat dilihat dari anak-anak kita juga diberikan leluasa dalam mendidik kependidikannya dan juga memilih sesuai kemampuannya. Tentu sekolah lebih paham dan tahu persis perkembangan di sekolah yang bersangkutan,” kata Yunus Takandewa.

Baca juga: Ujian Nasional Dihapus, DPRD NTT: Perlu Terapkan Metode Kontrol Kualitas

Menurutnya, untuk diadakan kembali UN tergantung evaluasi pemerintah dan kebijakan kurikulum merdeka belum berhasil, karena  pergantian kurikulum tidak muda dilakukan.

“Untuk diadakan kembali UN harus dievaluasi terlebih dahulu kurikulum yang menjadi patokan untuk standar kelulusan. Dan setahu saya bagian implementasi kurikulum merdeka belajar sekolah lebih bisa melihat menguji perkembangan dan lebih mendidik  proses belanjar mengajar," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, dari hasil penilaian dan penugasan lain tidak ada sesuatu yang harus bersifat sentralistik, sehingga pihak sekolah harus menilai secara objektif tentang perkembangan anak,” tuturnya.

Baca juga: Ujian Nasional Bagi Pelajar SMA-SMK Tahun Ini Ditiadakan 

Ia berharap, pihak sekolah dapat menerapkan kurikulum tersebut dengan sebaik mungkin agar dapat memaksimalkan anak didik dalam penerapannya.

“Sehingga penerapannya ada hal dan temuan di mana kebijakan ini kurang efektif, silahkan untuk di evaluasi tapi menurut kami perubahan kurikulum tidak segampang yang kita pikirkan apalagi selama ini kurikulum yang diterapkan ini mudah sekali berubah,”tutupnya.  (Cr18)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM  lainnya di GOOGLE NEWS