KKB Papua - Sebby Sambom Angkat Bicara: Kami Siap Hadapi TNI Polri Kalau Negosiasi Buntu

"Sempat ada penyampaian itu (barter pilot Susi Air dengan uang dan senjata)," kata Ignatius sebagaimana, dikutip dari Tribunnews.com, Jumat 24 Februari 2023.

Akan tetapi, katanya, TNI-Polri menolak permintaan itu karena dianggap tak masuk akal. " TNI-Polri tidak menanggapinya karena tidak masuk akal," tandas Ignatius.

Pangdam : Masih Upaya Dialog

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, upaya penyelamatan Kapten Philips itu masih mengutamakan pendekatan dialog baik oleh tokoh agama, tokoh masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Nduga.

Meski begitu, katanya, TNI Polri punya standar yang harus dijalankan, sehingga persoalan itu tidak berlarut-larut. Standar itu, adalah batas waktu.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya
karena ini suatu hal yang dirahasiakan, tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI-Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah," ucap Saleh.

Dia pun memastikan, jajarannya telah siap melakukan tindakan apa pun yang nantinya akan diambil.

"Kita sudah dibekali dan diberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan," tutur Saleh.

"Antara lain penegakan HAM, jadi jangan diragukan bila nanti tindakan ini dilakukan, kita tidak keluar dari rambu-rambu HAM," sambungnya.

Saleh mengaku, dia pun telah menunjuk Danrem 172/PWY, Brigjen TNI JO Sembiring sebagai Dankolaksops TNI untuk memimpin pelaksanaan operasi tersebut, yang bakal bersinergi dengan Satgas Damai Cartenz pimpinan Kombes Pol Faisal.

Baca juga: KKB Papua - Egianus Kogoya Minta Uang dan Senjata Bila TNI Polri Minta Pilot Susi Air Dibebaskan

Selandia Baru Dukung Penegakkan Hukum

Pada bagian lain, Pangdam Muhammad Saleh Mustafa juga mengatakan pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kedutaan Selandia Baru. Menurutnya, Selandia Baru mendukung upaya penegakan hukum oleh TNI-Polri.

"Namun upaya penyelamatan nyawa Pilot Philip Mark Mehrtens ini menjadi prioritas utama. Yang kita hadapi ini sebenarnya bukan pelaku dari kelompok separatis, namun pelaku teroris yang melakukan upaya-upaya pelanggaran kriminal," jelasnya.

"Oleh karena itu, kita TNI-Polri harus melakukan operasi penegakan hukum," tandasnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS