Kakanwil Kemenag NTT Bilang Usulan BPIH Sudah Hitung Paket Layanan Haji 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kakanwil Kemenag NTT, Reginaldus S.S. Serang, menyampaikan bahwa Usulan BPIH 1444 H sudah menghitung 30 persen penurunan paket layanan haji. 

Reginaldus pada Minggu 12 Februari 2023 mengebut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief telah menjelaskan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30 hari harga yang mereka tetapkan tahun 2022. 

Menurutnya, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah. 

Baca juga: Resmob Polda NTT Amankan Pelaku Penggelapan Sepeda Motor di Kupang

"Yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji. Adapun yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair," jelas Reginaldus. 

Bagi warga domestik, kata dia, Pemerintah Arab Saudi menawarkan  paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M, seperti SAR 10,596 - SAR 11,841 atau sekitar Rp 43 juta - Rp 48 juta, ada juga paket  SAR 8,092 - SAR 8,498 atau sekitar Rp 33 juta - Rp 34,5 juta dan SAR 13,150 atau sekitar Rp53,6 juta. 

Selain itu ada paket lainnya yakni, mulai SAR 3,984 atau sekitar Rp16 juta, namun tidak ada layanan di Mina (hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah). 

"Ini yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga itu sangat signifikan," jelasnya. 

Ia membandingkan paket tahun sebelumnya yang berada di SAR5.656,87, yang kemudian turun di tahun 2023 menjadi SAR4.632,87 atau turun sekitar 30 persen.

Baca juga: Warga NTT Waspada! BMKG Sebut Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Landa NTT Hari ini

Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. 

Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair. 

"Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas," ujar dia. 

Ia berkata, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah. 

Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah disiapkan semua.

Baca juga: BMKG: Waspada Cuaca Buruk di Seluruh Wilayah NTT Hari Ini

Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp4.080 untuk kurs 1SAR. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp3.846. Untuk kurs USD tahun 2022 adalah Rp14.425.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur. Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Diharapkan bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini.

“Menurut Dirjen PHU, bahwa itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat,” tutur Kakanwil.

Pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. 

Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13 persen, sementara Bipih 87 persen. 

Kemenag juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi.

Baca juga: Waspada! BMKG Sebut Cuaca Maritim NTT Hari Ini 12 Februari 2023, Berpotensi Gelombang Sangat Tinggi

Jika komposisi Bipih dan Nilai Manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang.

Dia menyebut juga, jika komposisi Bipih 41 persen dan NM 59 persen dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat.

Untuk itulah, Pemerintah dalam usulan yang disampaikan Menag  saat Raker bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih 70 persen dan NM 30 persen. 

"Mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji Indoneisia sekaligus menjaga keberlanjutannya. Kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal," kata Reginaldus. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS