Ratusan Nelayan di Kota Kupang Daftar BPJS Ketenagakerjaan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ratusan nelayan di Kota Kupang mendaftar untuk memperoleh jaminan asuransi ketenagakerjaan. 

Program itu merupakan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan Kupang dengan Pemerintah Kota ( Pemkot) Kupang di tahun 2023. Sebanyak 500 nelayan mendapat jatah dalam tahun ini. 

Sementara,Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh memberikan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan nelayan di aula Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat 10 Februari 2023 sore. 

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Kota Kupang Gabungkan Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama Jadi Satu Dapil

Penjabat George Hadjoh mengingatkan agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bisa melanjutkan kerja sama seperti ini. Ia meminta agar terus ada peningkatan agar rutin melakukan pembayaran sehingga tidak ada kendala. 

"Kalau bisa semua nelayan yang 5000 lebih itu, semua punya BPJS (Ketenagakerjaan). Kita harus betul-betul untuk ini," kata dia. 

Menurutnya ia harus berjuang lebih sungguh menyelesaikan masalah ini. Apalagi dirinya juga berasal dari keluarga nelayan. 

Ia mengajak semua nelayan untuk meningkatkan tangkapan agar stok ikan tidak harus didatangkan dari luar Kota Kupang seperti Flores, Lembata dan Alor.

Kepala DKP Ejbends Doeka mengatakan, jumlah nelayan di Kota Kupang sebanyak 5000 lebih.  Pemerintah baru bisa membantu 500 nelayan untuk mendapat kartu BPJS Ketenagakerjaan. 

Baca juga: Video Viral TikTok Perempuan Ini Diduga Akan Menculik Anak di Kota Kupang

Arahan Penjabat Wali Kota, DKP akan melakukan program atau tahap berikutnya agar semua nelayan bisa mendapat jaminan asuransi. 

"Keselamatan itu kan penting walaupun mereka bekerja. Tapi kalau ada jaminan, bisa menolong mereka dan keluarganya," kata dia. 

Dia berujar semua nelayan, baik dari perikanan di darat dan laut diberikan hal yang sama. Berbeda dengan bantuan dari pemerintah pusat yang seringkali menggunakan pola kategori antara nelayan di darat dan laut. 

Meski masih mengakomodir jumlah kecil, Ejbends mengaku program ini harus diberikan sebagai bukti kehadiran Pemerintah dalam menjamin asuransi nelayan. 

Untuk tahap awal pemerintahan menggelorakan lebih dari Rp 100 juta untuk 500 nelayan. Anggaran itu digunakan untuk membayar asuransi selama satu tahun. Dalam periode tahun berikutnya, nelayan sudah bisa membayar secara mandiri. 

Bagi sisa nelayan yang belum mendapat BPJS Ketenagakerjaan, akan menggunakan pola yang sama, hingga semua nelayan mendapat kartu BPJS Ketenagakerjaan. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, Christian Sianturi berharap semua nelayan di Kota Kupang bisa memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan. 

Baca juga: Peringatan BMKG Cuaca Maritim NTT 10 Februari 2023, Waspada 4 Laut NTT Berpotensi Gelombang Tinggi

Dia mengaku masih banyak orang yang bekerja di bidang kelautan. Ia pun mendorong pemerintah agar mengakomodir semua nelayan. Paling tidak, kata Christian, tahun depan semua nelayan telah mendapat kartu agar bisa dimanfaatkan. 

Selain itu, nelayan juga diharapkan agar bisa membayar secara mandiri setelah stimulan dari pemerintah ini berakhir. Hal itu agar pemanfaatan kartu ini tetap digunakan. 

Ia menjelaskan tentang iuran BPJS yang dibayar tiap bulan Rp 16.800 per orang. Manfaatnya untuk jaminan kecelakaan kerja yang dihitung ketika orang atau nelayan itu berangkat rumah ke tempat kerja ataupun sebaliknya. 

"Jika kecelakaan kerja dari lokasi kecelakaan kerja sampai perawatan. Bahkan jika ada rujukan menggunakan angkutan darat, laut dan udara,  termasuk rujuk ke luar daerah jika membutuhkan perawatan di luar daerah,  kami tanggung semuanya sampai sembuh," ujar dia. 

BPJS Ketenagakerjaan sendiri mencatat kepesertaan hingga kini baru 13 persen. Jumlah ini tergolong rendah. Oleh karenanya, BPJS Ketenagakerjaan sangat ingin bekerja sama dengan semua pihak, termaksuk pemerintah dan nelayan.  

Saat ini, pihaknya juga bekerja sama dengan Pemerintah Desa agar seluruh desa juga bisa masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dia menyebutz lewat program perlindungan pekerja rentan desa ditargetkan 100 orang tiap desa bisa menjadi peserta. 

Dari jumlah itu, iuran yang harus dikeluarkan yakni Rp 20 juta untuk satu tahun. Baginya ini akan sangat membantu masyarakat di desa ke depan. 

Sisi lain, kesadaran masyarakat menggunakan asuransi jenis ini masih sangat minim. Dia menilai masyarakat masih trauma dengan berbagai kejadian tentang asuransi. Dampaknya BPJS Ketenagakerjaan ikut terkena, dengan minim peserta. 

Dari total 1,2 juta pekerja yang ada di NTT, lanjut dia, baru 300 ribu orang yang menggunakan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya GOOGLE NEWS