Partisipasi Pemilih Jadi Sorotan Sosialisasi PKPU 7 Tahun 2022

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Partisipasi pemilih menjadi topik dalam Sosialisasi PKPU 7 tahun 2022 yang digelar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) NTT tentang penyusunan daftar pemilih dalam pemilu dan sistem informasi data pemilih tingkat provinsi NTT.

Acara itu dilaksanakan, Kamis 26 Januari 2023 di hotel Kristal Kupang dan dihadiri sejumlah pimpinan instansi dan parpol di NTT.

Dalam dialog, Ketua Partai Ummat NTT, Ismail Samau mempertanyakan tentang partisipasi pemilih pada pemilu nanti. Ia mengatakan tentang partisipasi pemilih terutama banyak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik.

Baca juga: Pemilu 2024, Camat, Pastor, dan Ustad di Flores Timur Ingatkan PPS Pemilu Jaga Netralitas

Disisi lain, dia juga ingin KPU untuk bisa memberi informasi lebih masif hingga ke lapisan masyarakat paling bawa tentang pemilu.

Perwakilan Partai Hanura, F. Sances juga menyoroti tentang masalah data bagi orang yang telah meninggal dunia. Dia ingin agar masalah itu tidak menjadi gejolak dikemudian hari.

Sances mengharapkan KPU bisa lebih maksimal dalam menyikapi persoalan tersebut.

Sances juga ingin KPU punya mitigasi tersendiri tentang kondisi bencana di NTT. Apalagi pada saat pemilu di bulan Februari 2024 bertepatan dengan musim hujan. NTT yang menjadi salah satu 'lumbung' bencana agar bisa memperhatikan kondisi tersebut.

Baca juga: Ketua KPU NTT, Thomas Dohu Sebut KPU Tidak Kenal Partai Bodong

Ada juga Frans Sarong dari Partai Golkar NTT, meminta KPU menjelaskan tentang kenaikan data pemilu dari sebelumnya berada di angka 3 juta per September 2019 yang tidak juah berbeda dengan rilis KPU di tahun 2022. Kini data pemilih bertambah menjadi 4 juta lebih per Januari 2023.

"Bagaimana itu bisa terjadi. Menurut saya ini tidak masuk diakal. Naiknya dalam waktu relatif singkat, dari mana itu. Saya kira butuh penjelasan supaya orang bisa mempercayai kabar yang disampaikan KPU. Ini penting, jangan bermain-main dengan data," ujarnya.

Frans Sarong juga menyoroti data berkaitan dengan alokasi kursi di Kabupaten Kupang yang turun dari 40 ke 35. Ia menduga adanya data yang tersampaikan ini karena petugas yang tidak mengecek data yang menyebabkan alokasi kursi berkurang.

Ada juga soal lain mengenai pemilih seperti mahasiswa yang berada di luar daerah asal. Peserta sosialisasi ingin agar ada kebijakan mengatur hal ini agar partisipasi pemilih dari kelompok ini bisa terakomodir dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

Disarankan, mahasiswa yang bermukim di Kota Kupang, misalnya bisa diberi ruang khusus atau pendirian TPS khusus seperti yang dilakukan pada instansi Rutan maupun Lapas.

Peserta berpendapat partisipasi dan pendataan pemilih menjadi sangat penting agar proses pemilu nanti bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komisioner KPU NTT Yosafat Koli saat itu mengatakan, sejauh ini partisipasi pemilih terbagi dalam tiga item yakni 77,5 untuk umum, 77 untuk perempuan dan 77 untuk disabilitas.

Baca juga: Pemilu 2024, Partai Ummat NTT Bakal Ikuti Keputusan Perihal Pemilu Proporsional