Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya Minta Evaluasi Manajemen Bank NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Samsi Pua Golo  meminta pemerintah daerah selaku pemegang saham  Bank NTT perlu mengevaluasi manajemen Bank NTT bila Bank NTT terancam turun status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bila sampai Desember 2024 tidak memiliki modal inti sebesar Rp 3 triliun.

Demikian tanggapan Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya NTT Samsi Pua Golo  ketika diminta komentar atas ancaman Bank NTT bakal turun status menjadi BPR bila sampai Desember 2024 tidak memiliki modal inti Rp 3 triliun  melalui telepon selulernya, Rabu 18 Januari 2023.

Baca juga: DPRD TTS Dukung Bank NTT Capai Target Modal

Menurutnya, selama ini, pemerintah daerah telah mempercayakan modal kepada manajemen Bank NTT untuk mengelolahnya.

Mestinya bertambah besar modal usahanya, kok menurun bahkan terancam turun status jadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Untuk itu,  kalau pemerintah daerah diminta menyetor lagi modal ke Bank NTT maka bank NTT menjadi bank manja lagi.

Apalagi  lanjutnya, saat ini, kondisi keuangan daerah di kabupaten dan kota se-NTT terbatas pula. Bahkan hampir semua dana operasional SKPD dipangkas pemerintah pusat.

Baca juga: Sempat Tolak Laporan, Ombudsman Kembali Minta Penjelasan Kelengkapan Laporan Mantan Dirut Bank NTT

Untuk itu, selaku Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya, meminta  pemerintah daerah NTT perlu mengevaluasi manajemen Bank NTT, dimana kalau letak kesalahan atau kekurangan karena manajemen, maka yang harus dilakukan adalah mengganti manajemennya.

"Jangan lagi meminta setoran modal tambahan dari daerah-daerah. Kasihan, anggaran yang ada sekarang sangat terbatas. Sebagai pimpinan DPRD Sumba Barat Daya kurang setuju kalau daerah harus menyetor tambahan modal ke Bank NTT," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Sumba Barat, Alex Dapawole mengaku prihatin dengan perkembangan kondisi Bank NTT saat ini yang terancam turun status jadi BPR.

Baca juga: OJK Optimis MIM Bank NTT Terpenuhi Pada Desember 2024

Ia mengaku heran, selama ini pernah mendengar Bank NTT pernah menyabet beberapa penghargaan. "Namun,  kok kondisi sekarang  justru terancam seperti ini," tanya Alex.

Untuk itu, ia meminta perlu mengevaluasi terhadap manajemen Bank NTT.

Dikatakan Bank NTT adalah milik pemerintah propinsi NTT dan pemerintah kabupaten se-NTT atau milik rakyat NTT.

Untuk itu ia meminta Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  perlu duduk bersama dengan Wali Kota Kupang dan  para bupati  se-NTT untuk membiacarakan bersama dan mencari solusi terbaik penyelesaiannya.  (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS