Ini Syarat dari BKN bagi PPPK jika Ingin Ikut Seleksi CPNS 2023

POS-KUPANG.COM - Rekrutmen ASN 2023 segera dibuka. Tak hanya honorer, ternyata PPPK ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ) bisa ikut Seleksi CPNS 2023.

Namun ada syarat dari BKN yang harus dipenuhi PPPK jika ingin ikut Seleksi CPNS 2023.

Apa syaratnya? Berhenti dulu dari PPPK atau mengundurkan diri.

Nah, masih nekat? 

Baca juga: Berakhir Besok, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tenaga Teknis 2022,Cek Lagi di SSCASN BKN

Pemerintah memastikan akan membuka kembali Seleksi CPNS 2023, juga akan kembali membuka Seleksi PPPK 2023. 

Kepastian tersebut disampaikan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di akhir Desember 2022 lalu. 

Sementara itu mengenai syarat PPPK bisa ikut Seleksi CPNS 2023 disampaikan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama.

Satya Pratama menjelaskan, sesuai aturan PPPK seharusnya tidak boleh ikut Seleksi CPNS, namun jika tetap nekat maka harus mengajukan permohonan pengunduran diri. 

Melansir dari Kompas.com, syarat tersebut yakni diantaranya mengajukan pemberhentian.

"Harus mengajukan pemberhentian sebagai PPPK," ujar Satya, Senin (2/1/2023).

Baca juga: PPPK Bisa Ikut Seleksi CPNS 2023, Ini Syarat dari BKN

Sesuai dengan pasal 53 ayat 1 huruf c dan pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK telah diatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas permintaan sendiri.

Sesuai ketentuan tersebut, PPPK bisa mengajukan permohonan PHK secara tertulis kepada pejabat berwenang sesuai dengan jabatannya, namun permohonan PHK bisa diterima atau ditunda sampai dengan perjanjian kerja berakhir.

Apabila permohonan PHK bisa diterima maka nantinya pejabat berwenang yang menetapkan PHK.

Pemerintah Pastikan Seleksi CPNS 2023 Dibuka
Pemerintah telah memastikan bahwa rekrutmen CPNS kembali dibuka pada tahun 2023.

"Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2023," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Anas menyebut, rekrutmen CPNS tahun depan akan diprioritaskan untuk kebutuhan profesi tertentu.

"Seleksi CPNS tahun depan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah,” terangnya.

Bocoran Formasi CPNS

Melansir laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), seleksi CPNS tahun 2023 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selain seleksi CPNS, pemerintah juga membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di tahun ini, dimana seleksi PPPK tahun 2023 akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

Perlu diketahui bahwa pengadaan seleksi CASN tahun depan memiliki empat arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia.

Fokus pertama arah kebijakan tersebut meliputi pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan, yang juga akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal.

Kedua, kebijakan tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur.

Ketiga yaitu merekrut CPNS secara sangat selektif.

Sementara itu, kebijakan keempat yaitu mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital, di mana saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital.

Kemenpan RB meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.

Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda), akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ditegaskan bahwa rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat, serta DOB (Daerah Otonom Baru) Papua. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS