Berita Kota Kupang

BPBD Kota Kupang Siapkan Masa Pasca Bencana Setelah Seroja

secepatnya maka proposal untuk masa pasca bencana segera diajukan ke kementerian agar dilakukan intervensi program

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
KABID-Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  BPBD Kota Kupang, Jean Malelak 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Kupang tengah mempersiapkan masa pasca bencana setelah badai Seroja dua tahun lalu. 

Saat ini masih berlangsung masa transisi pemulihan usai badai besar itu melanda. Dengan masa pasca bencana maka akan ada intervensi dari kementerian atau lembaga lain. Sebab, selama dalam tahap transisi pemulihan, semuanya masih dilakukan oleh BNPB. 

"Supaya sektor lain bisa berjalan. Melalui itu dokumen R3P. Dokumen itu dia sampai dengan 2024," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  BPBD Kota Kupang, Jean Malelak, Jumat 13 Januari 2023. 

Baca juga: Kota Kupang Ramah HAM, IMoF Berharap Diberi Ruang yang Sama

Lewat pertemuan secara virtual, dia mengatakan arahan dari Kepala BPBD Provinsi meminta agar semua Kabupaten/Kota bisa bergerak lebih cepat. Disebutkan bahwa proses masa transisi seperti pembayaran bagi penyintas dan masyarakat terdampak harus bisa diselesaikan secepatnya. 

Kalaupun proses masa transisi ini dilakukan secepatnya maka proposal untuk masa pasca bencana segera diajukan ke kementerian agar dilakukan intervensi program atau kegiatan.  

Ia mengatakan saat ini BPBD kesulitan melakukan proses pada beberapa keluarga penerima bantuan karena keberadaan warga yang kini bekerja diluar daerah. Dia menyebut ada 216 rumah warga di Kota Kupang yang belum menyelesaikan proses pertanggungjawaban. 

Bahkan dari jumlah ini masih ada juga warga yang belum membuka rekening untuk penyaluran keuangan dari BNPB. Sedangkan masih ada BPBD juga harus menunggu rivew APIP agar dilakukan pencarian bagi keluarga penyintas sehingga ada pencabutan masa transisi. 

Masyarakat yang belum melakukan pertanggungjawaban, menurut dia akan dibantu oleh BPBD. Hal itu agar mempercepat proses pengalihan masa transisi ke masa pasca bencana. Adapun masyarakat 716 Kepala Keluarga saat ini harus menunggu reivew APIP untuk proses pencarian. 

Baca juga: Kota Kupang Ramah HAM, IMoF Berharap Diberi Ruang yang Sama

"Kalau reivew APIP sudah ada tinggal kita buka rekening. Kan kita juga sedang lakukan validasi. Ada catatan di kita. Jadi langsung buka rekening dan cair. Jadi itu tidak lama," jelasnya. 

Jean Malelak menegaskan bahwa sejumlah dana ini berada dalam masa ini. Oleh karena itu perlu dilakukan prosesnya agar bisa disalurkan ke masyarakat. Dukungan dari masyarakat juga menjadi penting untuk mempermudah pelaksanaan. 

Kalaupun ada kelebihan anggaran, maka akan dikembalikan ke BNPB atau tidak bisa lagi digunakan. Paling lambat semua proses ini harus selesai pada bulan Maret 2023 akan ada peralihan masa. Apalagi pengusulan proposal ke BNPB juga cukup rumit. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved