Kinerja Positif APBN 2022, Menjadi Modal Kuat Merespon Tantangan di Tahun 2023

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Di tengah risiko volatilitas lingkungan global, perekonomian nasional mampu melanjutkan pemulihan yang semakin kuat.

Kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian serta terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian, melalui optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global.

Kinerja Pelaksanaan APBN Secara Nasional Pelaksanaan APBN tahun 2022 mencatatkan kinerja positif sejalan dengan perekonomian
domestik yang membaik, serta semakin terkendalinya pandemi Covid-19.

Baca juga: KPU NTT Tata Daerah Pemilihan, DPRD Kabupaten Kupang Berkurang 5 Kursi, Lembata Tambah 1 Kursi

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun (115,9 persen dari Perpres 98/2022) atau tumbuh 30,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.

Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun (114,0 persen dari Perpres
98 tahun 2022) atau tumbuh 31,4 % dari realisasi tahun 2021. Untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebesar Rp317,8 triliun (106,3 % dari Perpres 98/2022), atau meningkat 18,0 % dibandingkan realisasi tahun 2021.

Capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus
membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp588,3 triliun atau 122,2 % sesuai Perpres 98/2022.

Capaian tersebut meningkat 28,3 % dibandingkan realisasi tahun 2021, yang didukung oleh meningkatnya harga komoditas (minyak mentah dan minerba), serta membaiknya layanan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat
Realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun atau meningkat 10,9 % dari realisasi tahun 2021, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber.

Anggaran belanja tersebut ditujukan untuk melindungi perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global. Penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,5 % dari Perpres 98/2022 Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.274,5 triliun (98,8 % dari Perpres 98/2022) atau meningkat 13,7 % dari realisasi tahun 2021.

Jumlah tersebut tediri dari realisasi belanja KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR JALAN FRANS SEDA WALI KOTA KUPANG, GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 1 KODE POS 85111 TELEPON (0380) 823501 FAKSIMILE (0380) 823509 SUREL: gknkupang@kemenkeu.go.id SIARAN PERS K/L sebesar Rp1.079,3 triliun (114,1 % dari Perpres 98/2022), yang dipengaruhi oleh antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

Baca juga: Gempa Maluku Dirasakan Hingga NTT, Ini Daftar Daerah yang Terdampak

Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid19.

Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan
meringankan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah, serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.

Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun (88,2 % dari Perpres 98/2022) meningkat 47,6 % apabila dibandingkan realisasi tahun 2021.

Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,3 triliun (95,2 % dari Perpres 98/2022) dan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,2 triliun (109,7 % dari Perpres 98/2022). Angka ini meningkat 192,7 % dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan Listrik yang meningkat.

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp816,2 triliun (101,4 % dari Perpres 98/2022), meningkat 3,9 % dibandingkan realisasi tahun 2021.

Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sertapelaksanaan program BLT Desa Pembiayaan anggaran tahun 2022 difokuskan pemerintah untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai Rp583,5 triliun atau 69,5 % dari Perpres 98/2022 sebesar Rp840,2 triliun. Anggaran defisit utamanya untuk membiayai kegiatan dalam rangka keberlanjutan Program PC-PEN.

Selain itu, anggaran defisit juga berperan dalam mendukung kenaikan belanja negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat, dalam rangka menghadapi ketidakpastian global. Realisasi pembiayaan utang di tahun 2022 mencapai Rp688,5 triliun atau 73,0 % dari Perpres 98/2022 sebesar Rp943,7 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tersebut sebagian dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi sebesar Rp106,8 triliun Kinerja Pelaksanaan APBN di Regional NTT Realisasi pendapatan negara mencapai Rp3,58 triliun (138,6 % dari target penerimaan) atau tumbuh 13,0 % dibandingkan realisasi tahun 2021. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2,93 triliun (136,5 % dari target).

Peningkatan capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi serta semakin pulihnya aktivitas perekonomian, hasil implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 % yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2022, serta reklasifikasi penerimaan perpajakan. Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, realisasi hingga akhir Desember 2022 adalah sebesar Rp13,51 miliar atau 601,1 % dari target pendapatan sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp636,87 miliar atau 146,8 % dari target PNBP.

Realisasi belanja negara mencapai 97,0 % dari alokasi pagu atau sebesar Rp33,7 triliun, dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp11,07 triliun (96,9 % dari dari pagu belanja).

Penggunaan belanja tersebut ditujukan untuk mendukung Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Belanja PEN di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid19.

Sedangkan di belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah.

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) tahun 2022 mencapai Rp22,63 triliun atau 97,0 % dari alokasi pagu Rp23,24 triliun. Capaian realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Bagi Hasil (DBH), DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal ke daerah.

Penyaluran KUR dan UMi di NTT Penyaluran KUR Tahun 2022 di provinsi NTT mencapai Rp4,062 triliun yang diperuntukkan bagi 102.990 debitur. Jumlah tersebut menduduki peringkat 22 dalam jumlah nominal penyaluran KUR secara nasional dan peringkat 15 untuk total jumlah debitur. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah penyaluran KUR tahun 2022 meningkat sebesar Rp1,049 triliun atau naik 34,81 % .

Sektor perdagangan besar dan eceran memiliki distribusi penyaluran terbesar dengan total distribusi 55 % dari total penyaluran KUR atau mencapai Rp2,22 triliun. Berdasarkan skema penyaluran KUR, jumlah penyaluran terbesar berada di skema KUR MIKRO dengan total pinjaman sebesar Rp2,77 triliun, diikuti KUR supermikro Rp1,13 triliun dan KUR kecil sebesar Rp163 miliar. BRI menjadi penyalur terbesar di NTT dengan total pinjaman mencapai Rp3,38 triliun.

Selanjutnya untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi), pada tahun 2022, total penyaluran UMi mencapai Rp155,01 miliar bagi 38.937 debitur. Angka ini naik hampir dua kali lipat (94,84 % atau Rp75,45 miliar) dibandingkan tahun 2021.

Penyalur UMi terbesar di NTT masih didominasi oleh PNM Mekaar dengan nominal pinjaman sebesar Rp135,49 miliar bagi 34.046 debitur. Jumlah Penyaluran UMi di NTT terus meningkat sejak tahun 2017 s.d 2022.

KINERJA POSITIF APBN TA 2022 BAIK SECARA NASIONAL MAUPUN REGIONAL NTT, MENJADI MODAL POSITIF UNTUK MENGAWALI TAHUN 2023. Namun optimisme tersebut tetap harus diikuti kewaspadaan terhadap risiko global di tahun 2023.

Narahubung Media:
Eko Hartono Hadi
Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan NTT.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS