Timor Leste Tegakkan Penggunaan Bahasa Portugis di Sekolah-sekolah

Fernandez dan teman-teman gurunya di sekolah tersebut sudah mengenal bahasa Indonesia saat mereka belajar di Jakarta.

“Kami membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan bahasa Portugis. Ini masih menjadi tantangan bagi kami di sini,” ujarnya.

Baca juga: Permohonan Timor Leste Jadi Tantangan bagi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023

Fernandez mengatakan situasi bahasa yang aneh ini memengaruhi kualitas proses belajar mengajar di kelas.

“Mungkin butuh puluhan tahun lagi bagi semua sekolah untuk sepenuhnya mengadopsi bahasa Portugis,” tambahnya.

Hiron Goncalves, seorang mahasiswa hukum di Universitas Nasional Timor Leste, mengatakan mereka menggunakan bahasa Portugis di kelas “tetapi lebih karena paksaan.”

“Itu adalah bahasa formal yang kami gunakan di kelas, sementara di luar kami menggunakan Tetun dan bahasa Indonesia,” katanya kepada UCA News.

Bahasa Indonesia masih populer di negara setengah pulau karena orang banyak menonton sinetron Indonesia di televisi, tambahnya.

Pemerintah tetap bersikeras untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai elemen kunci dalam pendidikan dengan harapan akan potensi keuntungan ekonomi dari negara-negara berbahasa Portugis lainnya.

Ya, sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, setelah sejak tahun 1999 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi Timor Leste memiliki 2 bahasa resmi yaitu Bahasa Tetun dan Bahasa Portugis.

Dalam konstitusi juga disebutkan bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja.

Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap. Sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis.

Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir.

Banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menulis karangan ilmiah.

Selain itu, terdapat pula belasan bahasa daerah, yakni Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodede, dan Wetarese.

Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, penggunaan bahasa Portugis dilarang.