KKB Papua Terus Beraksi, Wapres Maruf Amin Minta Panglima TNI dan KSAL Bertindak Tegas

POS-KUPANG.COM - Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB Papua yang tak kunjung henti menjadi perhatian utama Wakil Presiden Maruf Amin.

Dia pun meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan KSAL Laksamana Muhammad Ali untuk bertindak tegas terhadap kelompok berlaku mirip teroris di Papua.

Hal itu disampaikan Wapres Maruf Amin saat mengadakan pertemuan khusus dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Wapres Maruf Amin meminta agar Panglima TNI menindak lebih tegas KKB Papua tapi tetap humanis.

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengungkapkan dalam pertemuan itu Maruf Amin menekankan tentang pentingnya pengamanan Papua.

"Pengamanan Papua ditegaskan oleh wakil presiden itu adalah sebagai prasyarat untuk pembangunan kesejahteraan di Papua," ujar Masduki kepada wartawan, Selasa 3 Januari 2023.

Maruf Amin meminta agar Panglima TNI memberikan perhatian kepada Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Masduki mengungkapkan Maruf meminta Panglima TNI menyiapkan infrastruktur untuk pemerintahan di DOB.

Saat ini, Maruf menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

"Wakil presiden itu menekankan supaya perkantoran-perkantoran yang dibutuhkan di wilayah-wilayah provinsi baru itu segera dipersiapkan, infrastruktur awal dan seterusnya supaya dipersiapkan, dan itu juga disanggupi oleh bapak panglima," ungkap Masduki.

Dalam pertemuan itu, Maruf Amin juga meminta agar TNI menggunakan pendekatan humanis, teritorial, namun dengan ketegasan dalam penanganan wilayah Papua.

Baca juga: Basmi KKB Papua, TNI Terjunkan Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat Sterilkan 12 Bandara

Panglima TNI, kata Masduki, menyanggupi permintaan Maruf tersebut.

Bahkan Panglima TNI bakal segera mengunjungi wilayah Papua.

"Dia akan berangkat ke Papua dan melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diinginkan oleh wakil presiden, yaitu bagaimana agar Papua tetap pendekatannya pendekatan humanis, pendekatan teritorial tetapi dengan ketegasan," tutur Masduki.

"Jadi istilahnya Wapres itu defensif aktif dan itu oleh Panglima TNI disanggupi dan akan dilaksanakan secara lebih tegas," tambah Masduki.

Selain itu, Maruf juga meminta agar KSAL Laksamana Muhammad Ali untuk menjaga kekayaan laut di Papua.

Wapres bahkan bercerita mengenai kekayaan laut di Papua. Maruf bercerita saat kunjungan dirinya ke Biak dan membuka dan meresmikan ekspor tuna.

"Wapres meminta supaya pengamanan kekayaan laut di Papua dan yang lainnya juga dijaga dengan baik," pungkas Masduki.

Wapres Maruf Amin Beri Pesan Ke Panglima TNI Yudo Margono

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dikabarkan bakal ditindak lebih tegas oleh TNI-Polri.

Hal ini sesuai dengan usulan Wakil Presiden Maruf Amin.

Ma’ruf Amin mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melalui jajarannya untuk lebih tegas dalam menindak KKB Papua.

"Memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi," kata Wapres kepada wartawan di Jakarta, Selasa, melansir dari ANTARA. Wapres Maruf Amin Beri Pesan Ke Panglima TNI Yudo Margono

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dikabarkan bakal ditindak lebih tegas oleh TNI-Polri.

Hal ini sesuai dengan usulan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ma’ruf Amin mendukung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melalui jajarannya untuk lebih tegas dalam menindak KKB Papua.

"Memang harus dihadapi dengan lebih tegas lagi," kata Wapres kepada wartawan di Jakarta, Selasa, melansir dari ANTARA.

Sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan-pertemuan rapat koordinasi tentang Papua, kata Wapres, Pemerintah akan melakukan pendekatan humanis dan membangun melalui pendekatan teritorial dengan penegakan hukum.

Namun, kata Wapres, karena masih adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan pihak KKB Papua, mungkin ada langkah-langkah yang lebih tegas lagi dalam menghadapi mereka.

Menurut Wapres, langkah lebih tegas itu juga disuarakan banyak pihak demi menjaga dan melindungi masyarakat di Papua.

Wapres menekankan aksi KKB Papua sejatinya hanya terjadi di wilayah tertentu saja, bukan di seluruh Papua.

Berdasarkan kunjungannya ke Papua selama 5 hari belum lama ini, Wapres menegaskan bahwa wilayah Papua secara umum kondusif dan aman.

"Papua itu kondusif dan aman. Saya 5 hari berputar-putar dari Jayapura, Merauke, Timika, Kaimana, sampai ke Biak.

"Kalaupun ada (KKB) itu sebenarnya di daerah kelompok kecil saja. Memang harus dihadapi dengan lebih tegas," katanya.

Mampukah Yudo Margono Berantas Separatis dan KKB?

Kelompok separatis atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi salah satu tugas berat Laksamana Yudo Margono setelah resmi menjabat Panglima TNI.

Laksamana Yudo Margono dituntut melanjutkan perjuangan Jenderal Andika Perkasa dalam memberantas separatis dan KKB.

Lantas, mampukan Laksamana Yudo Margono menjalankan tugas tersebut?

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 73,9 responden yakin Laksamana Yudo Margono mampu memberantas gerakan separatis atau aksi teror ketika menjadi Panglima TNI.

Adapun angka 73,9 persen tersebut terdiri dari 7,2 persen sangat yakin dan 66,7 persen yakin.

"(Ada pula) 20,1 persen tidak yakin, 2,3 persen sangat tidak yakin, 3,7 persen tidak tahu," demikian hasil survei Litbang Kompas, Senin (12/12/2022).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Survei Litbang "Kompas", 73,9 Persen Responden Yakin Yudo Margono Mampu Berantas Separatisme'.

Selain itu, 8,3 persen responden sangat yakin Yudo mampu menjaga kedaulatan negara, 70,7 persen yakin, 14,8 persen tidak yakin, 0,7 persen sangat tidak yakin, dan 5,5 persen tidak tahu.

Selanjutnya, 8 persen responden sangat yakin Yudo mampu menjaga keamanan dari serangan siber, 67,1 persen yakin, 19,4 tidak yakin, 0,8 persen sangat tidak yakin, dan 4,7 persen tidak tahu.

Baca juga: KKB Papua - Kapolri Akui Adanya Peningkatan Serangan di Papua: Kami Minta Semua Waspada

Terakhir, 10,3 persen responden sangat yakin Yudo mampu menjaga keamanan dan netralitas dalam Pemilu 2024, 71,4 persen yakin, 15,1 persen tidak yakin, 1,6 persen sangat tidak yakin, dan 1,6 persen tidak tahu.

Adapun survei ini dilakukan dengan metode pengumpulan pendapat melalui telepon yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 6-8 Desember 2022 dengan melibatkan 502 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi.

Berdasarkan metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Tanggapan Forkamri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga meminta Panglima TNI untuk bertindak tegas terhadap KKB Papua.

Namun, pernyataan Jokowi tersebut memancing reaksi dari Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (Forkamri) Albert Hama.

Menurut Albert Hama, pernyataan Presiden Jokowi tersebut dikhwatirkan justru menjadi pintu masuk untuk melegalkan kekerasan militer di Papua.

“Mungkin ada maksud lain tetapi karena itu disampaikan oleh Presiden sebagai Panglima Tertinggi kepada Panglima TNI yang baru, maka itu bisa ditafsirkan macam-macam. Sikap tegas itu ukurannya apa? Angkat senjata? Pengerahan kekuatan militer? Atau apa? Ini tidak jelas dan arahan ini sangat berpotensi untuk ditafsirkan macam-macam oleh intitusi TNI dan juga masyarakat tentunya,” kata Albert kepada wartawan di Jakarta, Selasa 19 Desember 2022.

Kata dia, pendekatan humanis merespons ekskalasi konflik yang meningkat di Papua akhir-akhir ini harus dikedepankan dengan semangat dialog persaudaraan.

Situasi Papua yang sudah lama konflik memang harus ditangani secara hati-hati dan sedapat mungkin tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

“Ketegasan ala militer bisa berbeda maknanya dengan ketegasan orang sipil. Ini harus dicermati juga. Jangan sampai ada arahan Presiden seperti ini lalu melegalkan kekerasan militer. Ini yang kita antisipasi dan ingatkan agar jangan sampai salah ambil kebijakan,” jelas Albert.

Maka itu Albert mengimbau Panglima TNI yang baru dilantik Laksamana Yudo Margono agar tetap konsisten mengedepankan pendekatan humanis di Papua.

“Intinya jangan membawa pesan kekerasan oleh militer, termasuk penambahan pasukan. TNI menurut saya tidak perlu terpancing juga dengan aksi KKB belakangan ini yang makin beringas. Selalu ada ruang negosiasi yang bisa dilakukan supaya tidak ada jatuh korban, sebab hidup manusia itu di atas segala-galanya yang harus kita bela, di atas kepentingan politik apa pun,” tukasnya.

Namun demikian, Albert juga mengingatkan Kelompok Bersenjata di Papua agar tidak melakukan aksi brutal yang mengorbankan warga sipil.

Hal ini bukan saja memicu konflik sosial yang lebih besar tetapi juga memancing kekerasan lain yang tidak diinginkan.

“Karena kalau kita lihat memang yang jadi korban ini warga sipil. Kita ingatkan juga KKB di Papua agar tidak brutal dalam melakukan aksinya. Yang dibunuh itu adalah saudara sebangsa setanah air juga, masyarakat sipil yang tidak bersalah. Intinya kekerasan itu tidak menjadi pendekatan dalam perjuangan apa pun termasuk perjuangan politik KKB di Papua,” pungkas Albert.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua supaya konflik segera diakhiri.

"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi usai melantik Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Desember 2022.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

Ikuti berita Pos-Kupang.com di GOOGLE NEWS