KKB Papua Terus Beraksi, Wapres Maruf Amin Minta Panglima TNI dan KSAL Bertindak Tegas

Adapun survei ini dilakukan dengan metode pengumpulan pendapat melalui telepon yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 6-8 Desember 2022 dengan melibatkan 502 responden yang tersebar di 34 provinsi.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi.

Berdasarkan metode ini, tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Tanggapan Forkamri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga meminta Panglima TNI untuk bertindak tegas terhadap KKB Papua.

Namun, pernyataan Jokowi tersebut memancing reaksi dari Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (Forkamri) Albert Hama.

Menurut Albert Hama, pernyataan Presiden Jokowi tersebut dikhwatirkan justru menjadi pintu masuk untuk melegalkan kekerasan militer di Papua.

“Mungkin ada maksud lain tetapi karena itu disampaikan oleh Presiden sebagai Panglima Tertinggi kepada Panglima TNI yang baru, maka itu bisa ditafsirkan macam-macam. Sikap tegas itu ukurannya apa? Angkat senjata? Pengerahan kekuatan militer? Atau apa? Ini tidak jelas dan arahan ini sangat berpotensi untuk ditafsirkan macam-macam oleh intitusi TNI dan juga masyarakat tentunya,” kata Albert kepada wartawan di Jakarta, Selasa 19 Desember 2022.

Kata dia, pendekatan humanis merespons ekskalasi konflik yang meningkat di Papua akhir-akhir ini harus dikedepankan dengan semangat dialog persaudaraan.

Situasi Papua yang sudah lama konflik memang harus ditangani secara hati-hati dan sedapat mungkin tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

“Ketegasan ala militer bisa berbeda maknanya dengan ketegasan orang sipil. Ini harus dicermati juga. Jangan sampai ada arahan Presiden seperti ini lalu melegalkan kekerasan militer. Ini yang kita antisipasi dan ingatkan agar jangan sampai salah ambil kebijakan,” jelas Albert.

Maka itu Albert mengimbau Panglima TNI yang baru dilantik Laksamana Yudo Margono agar tetap konsisten mengedepankan pendekatan humanis di Papua.

“Intinya jangan membawa pesan kekerasan oleh militer, termasuk penambahan pasukan. TNI menurut saya tidak perlu terpancing juga dengan aksi KKB belakangan ini yang makin beringas. Selalu ada ruang negosiasi yang bisa dilakukan supaya tidak ada jatuh korban, sebab hidup manusia itu di atas segala-galanya yang harus kita bela, di atas kepentingan politik apa pun,” tukasnya.

Namun demikian, Albert juga mengingatkan Kelompok Bersenjata di Papua agar tidak melakukan aksi brutal yang mengorbankan warga sipil.

Hal ini bukan saja memicu konflik sosial yang lebih besar tetapi juga memancing kekerasan lain yang tidak diinginkan.

“Karena kalau kita lihat memang yang jadi korban ini warga sipil. Kita ingatkan juga KKB di Papua agar tidak brutal dalam melakukan aksinya. Yang dibunuh itu adalah saudara sebangsa setanah air juga, masyarakat sipil yang tidak bersalah. Intinya kekerasan itu tidak menjadi pendekatan dalam perjuangan apa pun termasuk perjuangan politik KKB di Papua,” pungkas Albert.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua supaya konflik segera diakhiri.

"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi usai melantik Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Desember 2022.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

Ikuti berita Pos-Kupang.com di GOOGLE NEWS