SYL-Siti Nurbaya di Ujung Tanduk, Agung Baskoro: Hanya Johnny Plate yang Bisa Bertahan

POS-KUPANG.COM - SYL atau Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya kini berada di ujung tanduk. Kedua sosok pembantu presiden itu terancam dicopot karena tajamnya sorotan publik terhadap kinerjanya.

Di mata elite PDI Perjuangan, kinerja kedua menteri tersebut tak bisa dibanggakan. Oleh karena itu sebaiknya dilengserkan dan diganti oleh figur lain.

Untuk diketahui, Syahrul Yasin Limpo atau biasa disapa SYL, merupakan Menteri Pertanian. Sementara Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kinerja kedua menteri ini dinilai tak memuaskan publik sehingga lebih baik diganti daripada dipertahankan.

Baca juga: Sekjen Nasdem Jelaskan Penyebab Turunnya Elektabilitas Anies Baswedan

Syahrul Yasin Limpo misalnya, dinilai berkinerja buruk, karena ditengah kerja keras pemerintah mewujudkan swasembada pangan, ia justeru melakukan impor beras.

Karena faktor seperti inilah, sehingga politisi PDI Perjuangan mendorong Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet dan mencopot kedua menteri tersebut.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi akan mereshuffle kabinetnya dalam waktu dekat ini.

Meski tak disebutkan kapan reshuffle kabinet itu dilakukan, namun terbetik kabar bahwa kemungkinan perombakan dilakukan pada Jumat 6 Januari 2023 ini.

Sementara informasi yang lain menyebutkan bahwa jika tak dilakukan hari ini, 6 Januari 2023, maka kocok ulang posisi menteri itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Pengamat Politik, Agung Baskoro mengatakan, dalam reshuffle kali ini, kader Partai NasDem memang berkemungkinan dicopot dari jabatannya.

“Jika reshuffle jadi diekseskusi oleh Presiden Jokowi dan Nasdem adalah partai yang terdampak, maka pilihan bisa mengurangi jatah kursinya atau malah benar-benar dikeluarkan dari kabinet,” kata Agung Baskoro, Kamis 5 Januari 2023.

Agung Baskoro yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) itu mengatakan, dua menteri yang berpotensi didepak, adalah Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Sedangkan yang bertahan adalah Johnny G Plate yang saat ini mengemban tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Mekominfo).

Selain sebagai Menkominfo, Johnny Plate adalah Sekjen Partai NasDem, hal mana merupakan perpanjangan tangan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

"Menkominfo Johnny G Plate berpeluang bertahan di kabinet Jokowi, karena posisinya sebagai Sekjen NasDem yang merupakan perpanjangan tangan Surya Paloh," ujarnya.

Namun terlepas dari didepak tidaknya kader NasDem dari Kabinet Jokowi itu, lanjut dia, reshuffle kabinet tersebut merupakan dampak dari pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Baca juga: Politisi NasDem Pasang Badan Bela Menteri Pertanian: Yang Desak Impor Beras Itu Bulog, Bukan Mentan

Di tengah situasi yang memanas saat ini, beredar isu bahwa Johnny G Plate bakal mundur dari jabatan Menkominfo. Namun elite NasDem membantah hal tersebut.

"Enggak benar. Saya barusan bicara sama pak Johnny," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, kepada wartawan, Kamis 5 Januari 2023.

Ahmad Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Johnny G Plate dan selama berkomunikasi, tak ada pembicaraan mengenai kabar pengunduran diri tersebut. "Kalau mundur sih enggak," ujarnya.

Ali juga tak mengetahui apakah isu tersebut sudah didengar oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh atau belum.

Namun dia menegaskan bahwa kabar tersebut tak benar. "Pak Surya Paloh lagi di luar negeri. Tapi menurut kami kabar itu enggak benar," tandasnya.

Johnny Plate Bantah Mundur

Belakangan berhembus kabar bahwa Johnny G Plate, mundur dari jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Kabar pengunduran diri Johnny G Plate ini mencuat seiring dengan menguatnya isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden dalam waktu dekat.

Terkait hal ini Johnny membantah mundur dari anggota Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ia pun meminta kepada pihak manapun agar informasi apapun yang didistribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat agar lebih dulu dikonfirmasi.

"Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang di distribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggungjawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," kata Johnny kepada wartawan, Kamis 5 Januari 2023.

Baca juga: Irma Suryani Chaniago Murka Dengar Sorotan PDIP: Menteri NasDem Tak Pernah Ditangkap KPK

"Hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju," jelasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem ini pun menegaskan bahwa perkara membentuk maupun mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

Dirinya percaya setiap partai politik dapat paham dan memaklumi apapun keputusan yang dipilih oleh Presiden.

"Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak Konstitusional Prerogative Rights President tersebut," tuturnya.

Sebelumnya Johnny sempat berbicara soal desakan evaluasi dua menteri dari Partai Nasdem yang mencuat seiring adanya kabar reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menyatakan reshuffle adalah hak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia seluruh partai politik, termasuk Nasdem yang memiliki perwakilan di Kabinet Indonesia Maju harus siap dengan apapun keputusan Presiden Jokowi.

Bahkan Johnny sendiri mengaku siap jika dirinya kena reshuffle. Menurutnya sebagai seorang pembantu presiden, ia akan mematuhi apapun arahan dari sang kepala negara.

"Secara pribadi, apalagi, kita di sini kan sebagai pembantu presiden. Melaksanakan kebijakan dan arahan presiden, itu sepenuhnya ada di presiden. Apa pengaruhnya pendapat pribadi saya terhadap keputusan presiden, yang ada itu keputusan presiden," kata Johnny beberapa waktu lalu.

Ahmad Ali: Itu Hak Presiden

Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat  (NasDem), Ahmad Ali mengomentari kabar reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Januari ini di tengah tiga menteri dari NasDem yang jadi sorotan.

Ketiga menteri dari Partai NasDem itu yakni Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo; Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar.

Ali mengatakan bahwa seluruh keputusan terkait reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi.

Baca juga: Jokowi Beri Kode Reshuffle Kabinet, Menteri NasDem Bakal Terdepak?

Ia menegaskan jika ketiga menteri dari NasDem tersebut dicopot dari jabatannya, maka pihaknya tidak mempermasalahkan.

“Kan itu hak prerogatif presiden, jadi ya silahkan aja (tiga menteri dari NasDem di- reshuffle), kita nggak mempermasalahkan itu,”
ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis 5 Januari 2023.

Kendati demikian, Ali menilai kinerja tiga menteri dari Partai NasDem baik selama bekerja bersama dengan Jokowi.

Namun, ketika ditanya apakah ketiga menteri tersebut layak di-reshuffle, dirinya menegaskan kembali bahwa itu adalah hak prerogatif presiden.

“Selama ini ya saya lihat mereka kerja dengan baik ya. (Ketika direshuffle), ya kembali lagi itu hak prerogatif presiden," katanya.

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, NasDem Klaim Telah Evaluasi Kader dan Kirim Hasilnya ke Jokowi

Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim buka suara terkait isu reshuffle kabinet yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik.

Hermawi heran mengapa isu reshuffle kabinet ini selalu ditujukan kepada NasDem.

Wasekjen NasDem ini pun mempertanyakan apa problem dari NasDem sehingga menteri-menterinya yang berada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mundur.

"Kita hanya mengatakan kok ini berisik sekali, kenapa ini yang disasar NasDem, apa problemnya," kata Hermawi kata Hermawi dalam tayangan Program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis 5 Januari 2023.

Menurut Hermawai isu reshuffle kabinet yang ditujukan kepada NasDem ini sudah terlalu personal.

Hermawi meyakini, semua partai pasti melakukan evaluasi masing-masing, terlepas dengan ada tidaknya reshuffle kabinet ini.

Begitu pula dengan NasDem yang juga mengevaluasi para kadernya.

Bahkan Herwawi menyebut evaluasi pada kader NasDem ini telah dikirimkan juga kepada Presiden Jokowi.

Namun hasil evaluasi kader NasDem tersebut dikirim secara tertutup.

"Nah ini kan sudah terlalu personal, padahal kita tahu semua partai melakukan evaluasi."

"Kita juga melakukan evaluasi, tapi kita melakukan evaluasi kita kirim kepada Presiden secara tertutup karena itu menyangkut evaluasi orang-orang," ungkap Hermawi.

Lebih lanjut Hermawi menanyakan, dimana letak tidak gentle dari NasDem.

Karena NasDem sendiri sudah terang-terangan melakukan deklarasinya kepada Anies Baswedan untuk menjadi capres.

"Kalau tadi dikatakan 'kalau gentle' dimananya tidak gentle NasDem, sudah terang-terangan kita mendeklarasikan Anies," imbuhnya.

Hermawi menegaskan NasDem akan terus bersama Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.

Baca juga: Effendi Choirie Angkat Bicara: Nasdem Siap Terima Apapun Keputusan Jokowi Soal Rombak Kabinet

Sementara terkait Anies Baswedan, itu adalah urusan NasDem pada 2024-2029 setelah Presiden Jokowi lengser.

"Kita akan bersama Jokowi hingga 2024. Bicara soal Anies itu bicara soal 2024-2029," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik kalau menteri-menterinya mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 3 Januari 2023. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS