Reshuffle Kabinet
Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet, Ahmad Doli Sebut Terlalu Cepat, Maruarar Sudah Siap
Ahmad Doli Kurnia menilai Presiden Prabowo Subianto terlalu cepat jika melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai Presiden Prabowo Subianto terlalu cepat jika melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Dia menyebut 100 hari tidak bisa mengukur kinerja para menteri.
"Sebenarnya 100 hari ini enggak bisa kita mengukur bahwa kinerja sebuah pemerintahan itu buruk atau tidak buruk. Enggak cukup waktunya. Tapi apakah dia punya tren positif atau tidak. Ada kesalahan fatal atau tidak," ujar Doli.
Golkar, kata Doli, tidak khawatir jika ada kadernya yang menjadi menteri kena reshuffle di kabinet merah putih. Apalagi, kader partai berlambang pohon beringin itu paling banyak mengisi jabatan menteri.
"Masing-masing partai ini kan memberikan kader terbaik, apalagi Golkar. Ada 8 kader terbaik kami, termasuk ketua umum kami loh ya. Ketum itu kan adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, makanya dipilih jadi ketum," jelasnya.
"Ya biasa saja. Selama yang penting presiden kasih tugas apa, dikerjakan," sambungnya.
Lebih lanjut, Doli memastikan keputusan reshuffle ada di tangan Presiden Prabowo. Sebab, mantan Menteri Pertahanan itu yang paling mengetahui mengenai kinerja para menterinya.
"Ya soal reshuffle penyusunan menteri kabinet itu kan dalam peraturan kita kan adalah kewenangan hak prerogatifnya Presiden. Jadi saya kira yang paling tahu, kapan atau perlu atau tidak reshuffle dilaksanakan, itu Presiden," ujarnya.
Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Presiden RI.
Baca juga: Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Dasco Sebut Ada Menteri Tak Seirama Presiden
Menurut dia, seluruh menteri harus siap dengan apapun keputusan Presiden nantinya terhadap komposisi kabinet.
"Ya itu kan haknya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya," kata dia.
"Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden," kata Ara.
Menteri tak Seirama Presiden
Setelah 100 hari lebih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan, isu reshuffle atau perombakan kabinet kini mencuat.
Isu reshuffle itu mengemuka setelah Prabowo mengatakan akan menegakkan keinginan masyarakat Indonesia yang menuntut pemerintah bekerja dengan benar dan bersih.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.