8 Berita Investigasi Terbaik 2022 dari Asia Tenggara, Tiga dari Indonesia, Tak Ada Timor Leste?

Sebagian besar pengelola situs web menerima backlink karena mereka dapat meningkatkan reputasi situs mereka di mesin telusur (search engine).

Namun, untuk situs berita, praktik ini berpotensi merusak SEO karena algoritma Google mampu mengidentifikasi backlink yang bersifat spam dan manipulatif.

Untuk melacak asal-usul serangan terhadap beberapa organisasi berita Filipina, Rappler menganalisis alamat IP untuk menemukan bahwa serangan tersebut diduga dikoordinasikan dari Swedia.

Bekerja sama dengan Qurium, agen forensik digital Swedia, Rappler juga memperkirakan bahwa serangan backlink pada tiga media di Filipina dapat menelan biaya hampir US$130.000 untuk diperbaiki.

3. Rough Roads: Exploiting Filipino Truck Drivers in Europe, Rappler (Filipina)

Untuk meminimalkan upah pengemudi truk, perusahaan angkutan truk Eropa secara rutin mendasarkan operasinya di Eropa Timur.

Dan berkat kekurangan pengemudi truk di benua itu, perusahaan angkutan truk Eropa sekarang merekrut dari Filipina.

Rappler mewawancarai beberapa pengemudi truk Filipina yang bekerja untuk perusahaan Eropa dan mengungkap pencurian upah yang meluas serta bentuk eksploitasi lainnya.

Rappler juga menyelidiki mengapa tuntutan hukum pekerja terhadap perusahaan – untuk perdagangan manusia – ditolak oleh pengadilan Eropa.

4. How Indonesian Villagers Lost Out on the Palm Oil Boom, Mongabay, The Gecko Project, and BBC (Indonesia)

Di Indonesia, minyak kelapa sawit adalah bisnis besar, dengan bahan yang digunakan dalam produk konsumen yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia.

Perusahaan diwajibkan secara hukum untuk membagi lahan perkebunan mereka dengan masyarakat sekitar sebagai langkah pencegahan kemiskinan.

Untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan ini, Mongabay, BBC News, dan The Gecko Project menganalisis laporan perusahaan kelapa sawit, catatan pengadilan, dan data pemerintah, serta mewawancarai penduduk, pejabat, akademisi, aktivis, dan karyawan perusahaan.

Menurut penyelidikan mereka, perusahaan gagal memberikan ratusan ribu hektar lahan kepada masyarakat, sementara pejabat pemerintah diam saja. Ini berpotensi menambah sekitar US$100 juta dana yang hilang setiap tahun.

Selain itu, tim tersebut melaporkan, sejumlah perusahaan besar barang konsumen Barat mendapatkan minyak sawit dari perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran pembagian lahan.