Inflasi NTT Capai 6,74 Persen, Pemerintah Terapkan 6 Langkah Strategis

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Inflasi Nusa Tenggara Timur mencapai 6,74 persen. Pemerintah terus melakukan sejumlah upaya strategis untuk menekan angka inflasi tersebut. 

"Ada strategis yang dilakukan oleh tim pengendali inflasi (TPID) diseluruh kabupaten/kota dalam penanganan, antara lain melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, membangun kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari BTT," ujar Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Dr. Lery Rupidara, kepada wartawan, Rabu 28 Desember 2022.

Menurutnya, menghadapi inflasi, pemerintah juga melaksanakan pengendalian. 

Baca juga: Pemprov NTT dan Kota Kupang Masuk Kategori Zona Hijau Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 

"Pengendalian lebih banyak dilakukan melalui kegiatan koordinasi, dan penanganan melalui action-action atau treatment melalui bansos dan lain-lain. Di bidang pengendalian melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," tuturnya. 

Dikatakannya, pemerintah NTT sudah melakukan beberapa kali kegiatan koordinasi. 

"Rapat koordinasi ini dilaksanakan melalui HLM TPID (High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah) selama 5 kali di Flores, Sumba, dan Timor-Rote- Sabu. Selain itu, pemprov juga menghadiri Rakornas bersama pemerintah pusat sebanyak 10 kali, melaksanakan Rakor TPID sebanyak 9 Kabupaten, serta 9 kali Rapat Teknis yang dirangkai dengan kunjungan atau survey harga pasar di Kota Kupang.

Baca juga: Hugo Kalembu Apresiasi Pemprov NTT Rayakan HUT ke-64 NTT di Sumba Barat Daya

la menambahkan, adapun rekomendasi yang diperoleh dalam Rakor di 9 Kabupaten adalah pertama, TPID mengintensifkan komunikasi publik sebagai upaya menghindari kepanikan atau menjaga ketenangan dalam masyarakat terhadap kondisi inflasi yang terjadi.

Kedua, perlu ada peningkatan peran TPID pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar sinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas.

Ketiga, Satgas pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (supply/distribusi).

Baca juga: Sinergi Taktis BI dan Pemprov NTT Perkuat Inovasi Pertanian Atasi Inflasi Pangan 

Keempat, subsidi tepat sasaran untuk masyarakat miskin (80 persen dari Rp502 Triliun subsidi tidak tepat sasaran). Perlu pengawasan oleh pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.

Kelima, TPID menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi (seperti: mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari)

Keenam, TPID mencanangkan gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang dll sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan lain-lain.

Ketujuh, belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.

Kedelapan, mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Anggaran Bantuan Sosial (Bansos), Anggaran Desa, Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) Pusat.

Kesembilan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi mengumumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.

Kesepuluh, kunci utama isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid - 19. (Cr23) 

BACA BERITA TERBARU POS-KUPANG.COM DI GOOGLE NEWS