Sinergi Taktis BI dan Pemprov NTT Perkuat Inovasi Pertanian Atasi Inflasi Pangan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Akselerasi program pengendalian inflasi pangan terus didorong melalui penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. 

Sementara itu Bank Indonesia Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah NTT menunjukkan komitmen tersebut melalui gelaran GNPIP NTT yang dikemas dalam bentuk High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Bersama Tirosa (Timor, Rote Ndao, dan Sabu Raijua) pada Kamis, 15 Desember 2022, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT.

Kegiatan HLM Bersama Tirosa dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bupati/Wali Kota di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Tirosa dan Anggota TPID di wilayah NTT, serta mitra strategis lainnya untuk kembali menggelorakan upaya pengendalian inflasi dan membangun ketahanan pangan.        

Pada kesempatan ini Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, juga mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menggelorakan semangat dan berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan.

Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global dan risiko stagflasi.

Lebih lanjut, Nyoman menegaskan “Sinergi dan langkah bersama yang dapat ditempuh ditujukan untuk mengendalikan inflasi pangan pada 2022 khususnya menjelang Nataru (Natal dan Tahun Baru).

Baca juga: Panen Cabai Bersama, Bank Indonesia Siap Distribusikan 10 Ribu Anakan Cabai Ke Setiap Kabupaten 

Hal ini karena inflasi pangan memiliki bobot yang cukup besar dari komposisi pengeluaran masyarakat, sehingga pengendalian inflasi akan memberikan dampak sosial yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya sinergi antar daerah diperlukan untuk mencukupi kelangkaan pangan serta meningkatkan kapasitas produksi sebagai langkah antisipasi gejolak ketahanan pangan".

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Nae Soi menyampaikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama TPID Provinsi NTT dan seluruh stakeholder turut mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. 

Hal tersebut menurut Josef membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait di dalam negeri. Lebih lanjut Josef menambahkan dalam upaya pengendalian inflasi pangan diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Upaya pengendalian inflasi pangan NTT di Pulau Tirosa diwujudkan melalui salah salah satu program unggulan, yaitu Gerakan Urban Farming Merdeka 77 K berupa penyerahan 80 ribu anakan cabai untuk TPID se Pulau Tirosa. 

Inisiasi Gerakan Urban Farming Merdeka 77K melalui penyerahan bantuan berupa 80.000 tanaman cabai kepada rumah tangga dan kelompok tani melalui Tim Penggerak PKK dan Kelompok Wanita Tani (KWT), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pelopor Penyuluh Pertanian, serta mengikutsertakan peran Tentara Negara Indonesia (TNI) melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) di NTT, penyerahan dilakukan secara simbolis kepada masing-masing Bupati/Wali Kota di Pulau Tirosa. 

Program Urban Farming tersebut diharapkan akan mengakselerasi terbentuknya ketahanan pangan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pengendalian inflasi pangan di NTT khususnya.

Baca juga: Bank Indonesia Harap Integrasi Sistem Keuangan Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sebagai salah satu tindak lanjut Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah dilakukan di Kota Kupang, Wakil Gubernur bersama Kepala Perwakilan BI NTT, Bupati/Wali Kota dan anggota TPID Tirosa melakukan panen bersama komoditas hortikultura (cabai merah) di Kampung Sadar Inflasi Kota Kupang, Kelurahan Kayu Putih.

Kampung Sadar Inflasi Kota Kupang di Kayu Putih merupakan pilot project program Gemar Tani (Gerakan Menanam Perkarangan Rumah Dengan Tanaman Pengendalian Inflasi, Khususnya Komoditas Hortikultura).

Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat di level rumah tangga serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditi yang ada di pasaran.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS