Berita Timor Tengah Selatan
Kasus Besipae, Camat Amanuban Selatan Siap Koordinasi dengan Pemprov NTT
Pemerintah tingkat kecamatan dan Kabupaten TTS selalu berkoordinasi dengan Pemprov NTT untuk mempercepat penanganan masalah Besipae.
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini
POS-KUPANG.COM, SOE - Pemerintah Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS tetap berupaya melakukan pendekatan dengan masyarakat Besipae dan Pemerintah Provinsi NTT untuk percepatan penanganan masalah Besipae.
Pemerintah tingkat kecamatan dan Kabupaten TTS selalu berkoordinasi dengan Pemprov NTT untuk mempercepat penanganan masalah Besipae.
Hal itu disampaikan Camat Amanuban Selatan Deddy Leokuna kepada Pos Kupang pada Sabtu, 10 Desember 2022.
"Saya sendiri baru 2 minggu bertugas di kecamatan ini sehingga saya perlu mengikuti data-data yang ada. Namun yang perlu diketahui bahwa sejak awal masalah Besipae Pemerintah selalu berupaya untuk mencari jalan keluar terbaik bagi masyarakat yang ada," ungkapnya.
Dia menjelaskan belum lama ini sudah dilakukan pertemuan antara pemerintah dengan orangtua di wilayah ini terkait lahan relokasi bagi masyarakat Besipae. Lahan tersebut diserahkan keluarga besar Nabuasa kepada pemerintah Provinsi.
"Keluarga Nabuasa sudah siapkan lokasi bagi masyarakat Besipae untuk ditempati. Lahan yang disiapkan juga lumayan luas," paparnya.
Baca juga: Warga Besipae Kembali Protes Pemprov NTT, Tuntut Penyelesaian Konflik
Deddy menjelaskan, pihaknya berkoordinasi agar pemerintah provinsi segera membuat rumah layak huni bagi masyarakat Besipae di lokasi yang sudah ditawarkan keluarga Nabuasa.
"Langkah ini saya pikir penting karena keluarga Nabuasa sudah menyiapkan lahan pembangunan rumah yang dimaksud," ungkapnya.
"Kami akan berkomunikasi dengan pihak Provinsi dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan dan Aset daerah NTT, Alex Lumba untuk mempercepat langkah solutif," tambahnya.
Dia menyampaikan, lokasi yang disiapkan itu di pinggir Besipae, tepatnya di Meskolen, Desa Polo dan Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan.
"Bagaimanapun juga masyarakat Besipae adalah masyarakat Kabupaten TTS sehingga kita berupaya mencari jalan keluar yang tepat terkait kondisi yang ada," tandasnya.
"Langkah yang sudah berjalan bahwa keluarga besar Nabuasa sudah siapkan lahan sehingga itu menjadi patokan untuk langkah berikut. Kita berupaya untuk membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi agar langkah solusi cepat diambil," ungkapnya.
Baca juga: Tunggu Kebijakan Status Tanah Pubabu, Warga Besipae Masak di Depan Kantor Gubernur NTT
Bahkan keluarga Nabuasa sebut Deddy, bersedia jika dari pihak pertanahan langsung membuat sertifikat tanah di tempat relokasi yakni di desa Polo dan desa Linamnutu.
"Keluarga besar Nabuasa sungguh luar biasa. Mereka telah berbesar hati untuk menyiapkan lahan relokasi seluas puluhan hektar," ungkapnya.
"Mereka telah menyiapkan lahan asalkan masyarakat Besipae yang kemarin rumah mereka digusur juga bersedia meninggalkan lahan Besipae dan mau menempati lahan relokasi tersebut. Sehingga langkah solutif yg diharapkan sebagai prioritas pertama saat ini adalah pembangunan rumah layak huni dan jaminan sertifikat tanah oleh Pemprov NTT bagi warga tersebut yang terdata lengkap," tambahnya.
Ditanya apakah masyarakat Besipae mau menempati tempat relokasi, Deddy menyampaikan bahwa itu adalah hal nomor dua dan yang terpenting adalah bahwa pemerintah ada langkah maju untuk penanganan masalah Besipae.
Dia menyampaikan, hingga saat ini masyarakat masih menetap di lokasi Besipae pasca penggusuran. (din)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS