Pemerintah RI Akan Digugat ke MK Bila Tak Batalkan Perjanjian Batas Laut Timor

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Pemerintah RI akan digugat Masyarakat Adat Laut Timor jika tidak membatalkan perjanjian batas Laut Timor dengan Australia.  

Ketua Masyarakat Adat Laut Timor,Ferdi Tanoni mengatakan, pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK) bila tak ada itikad baik pemerintah RI membatalkan perjanjian bersama kedua negara itu. 

"Jika Pemerintah RI tidak segera membatalkan seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor, kami segera gugat di MK (Mahkamah Konstitusi),” katanya, Minggu 4 Desember 2022 dalam keterangan tertulisnya. 

Baca juga: Beta Hijriah Comunity di NTT Gelar Syiar Hijrah

Ia menjelaskan, seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor  dan Arafura antara Australia dan Indonesia telah diratifikasi dan dijadikan Undang-Undang, merupakan hal yang tidak benar. 

Ferdi menyebut, kesepakatan itu tidak menyinggung sedikitpun mengenai pertimbangan teknis dimana Benua Australia dan Pulau Timor berada dan terletak dalam satu landas kontinen Australia.

"Bukan seperti argumentasi Australia bahwa Benua Australia dan Pulau Timor berada didalam dua landas kontinen, yang kemudian diterima oleh Pemerintah Indonesia," jelasnya. 

"Sementara soal kepemilikan gugusan Pulau Pasir, kami akan menggugat  "Hak Masyarakat Adat" kami yang dirampas oleh Pemerintah Federal Australi' di High Court Canberra, karena Perjanjian di Gugusan Pulau Pasir ini bukanlah Undang-Undang karena tidak pernah diratifikasi," lanjutnya. 

Baca juga: Event Pacuan Kuda Piala Gubernur NTT 2022, Viktor Laiskodat Harap Jadi Destinasi Wisata Unggulan

Ferdi juga minta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama AFMA tidak menjadikan MoU Box 1974 sebagai alat untuk melarang nelayan tradisional Indonesia tidak boleh melaut ke perairan Pulau Pasir.

"Saya meminta anda untuk harus berjiwa patriotik karena apa yang anda lakukan ini dengan membatasi para nelayan tradisional Laut Timor ke gugusan Pulau Pasir itu sangat tidak benar, salah dan keliru, karena tidak ada satu perjanjian pun yang menyatakan bahwa gugusan Pulau Pasir itu adalah milik Australia," tegasnya. 

Ferdi menerangkan, MoU Box 1974  hanyalah sebuah Nota Kesepahaman saja, dan bukan berarti para nelayan harus ditangkap dan diadili kemudian perahunya dibakar dan dikenakan denda segala macam. Baginya tindakan itu tidak benar.

Seharusnya Kemeneterian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengundang Pemerintah Fedral Australia dan Pemegang Mandat Hak Ulayat Msyarakat Adat Laut TImor untuk berbicara dan membahas kasus gugusan Pulau Pasir ini secara benar dan tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

"Kami adalah teman baik Australia di Indonesia meminta anda untuk tidak serakah dan mau mengambil serta merampas hak kedaulatan kami seperti yang anda lakukan saat ini. Kami tidak merasa takut terhadap sikap dan tindakan anda untuk harus menangkap dan membakar perahu dari para nelayan-nelayan tradisional kami ini," ujarnya. 

Baca juga: PAPDI Keluhkan Alat Pendukung Kesehatan di NTT Minim 

Dia berjanji akan menghentikan segala upaya menuntut hak masyarakat adat, jika Pemerintah Federal Australia membuktikan hak itentiknya tentang kepemilikan gugusan pulau Pasir. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS