KKB Papua - Calon Panglima TNI Diminta Prioritaskan Evaluasi Penanganan Konflik di Papua

POS-KUPANG.COM - Gufron Mabruri, Direktur Imparsial meminta calon Panglima TNI, Yudo Margono agar memprioritaskan evaluasi penanganan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

Evaluasi penanganan konflik itu, kata Gufron Mabruri, menjadi penentu bagaimana penanganan konrit atas persoalan yang berkepanjangan di daerah tersebut.

"Penanganan konflik di Papua ini jadi tugas berat bagi Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa," katanya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi hanya mengusulkan satu nama sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Baca juga: KKB Papua - Brigpol Muhammad Yushdar Ditembak OTK Dekat ATM BRI, Korban Tewas dengan Peluru di Bahu

Nama yang diusulkan itu, yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Nama Yudo Margono telah diajukan ke DPR RI.

Saat ini Yudo Margono sedang menyiapkan diri untuk mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI.

Terhadap calon Panglima TNI itu, Gufron Mabruri berharap agar segera mengevaluasi kebijakan terkait penanganan konflik di Papua.

Ini wajib dilakukan, karena sampai saat ini sering terjadi kekerasan terhadap warga sipil di Bumi Cenderawasih tersebut.

Kekerasan terhadap warga sipil itu selalu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau biasa disebut KKB Papua.

Bahkan saat ini KKB Papua diduga menerapkan strategi baru dengan membiarkan anggotanya beraksi secara personal sehingga KKB Papua dijauhkan dari berbagai tudingan miring atas pelbagai kasus kekejaman di daerah itu.

Belakangan ini, aksi-aksi personal tersebut kerap dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) Meski demikian, tetapi banyak orang senantiasa menyebutkan bahwa OTK merupakan kaki tangan KKB untuk menyerang warga sipil termasuk menghabisi prajurit TNI Polri.

Baca juga: KKB Papua - Setelah Dihajar KKB Papua, Warga Kiwirok Akhirnya Pulang juga ke Kampung Halaman

Menurut Gufron Mabruri melalui Kompas.com, Rabu 30 November 2022,  evaluasi yang mutlak dilakukan Yudo Margono itu menyangkut semua bentuk perbantuan yang selama ini dilakukan TNI untuk Papua.

"Panglima TNI yang baru harus segera mengevaluasi dan mengoreksi semua bentuk perbantuan TNI (operasi militer selain perang/OMSP) yang bertentangan dengan UU Undang-Undang TNI."

"Semua bentuk perbantuan yang dilakukan TNI di Papua, sering berdampak terhadap buruk suasana di daerah itu, berdampak pula terhadap kekerasan politik dan pelanggaran HAM," katanya.