Sudah Ketuk Palu, DPRD Kecewa Pemda Flores Timur Tak Hadiri Paripurna XVII

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kebelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Kalangan DPRD Flores Timur meluapkan kekecewaan lantaran pemerintah daerah tidak menghadiri sidang Paripurna XVII membahas penetapan APBD 2023 di Balai Gelekat Lewotanah, Selasa 29 November 2022.

Paripurna XVII dipimpin Wakil Ketua DPRD Flotim, Yosef Paron Kabon didampingi Ketua DPRD Flotim, Robertus Rebon Kereta dan Wakil II, Matias Werong Enay.

Agenda sidang yang disebut berada di ujung tanduk itu membahas isi surat Penjabat Bupati melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah yang meminta penundaan dengan dalih dua lembaga belum ada kesepakatan saat pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023.

Baca juga: Pemda Flores Timur Bersikukuh Tak Bayar Hak Nakes Rp 5,6 Miliar

Mendengar isi surat itu, kalangan DPRD membantah dengan tegas.

Menurut Wakil DPRD II, Mateus Werong Enay, surat pendundaan yang diajukan dinilai kurang masuk akal lantaran pembahasan sebelumnya sudah disepakati bersama.

Pihaknya bersikeras melanjutkan sidang Paripurna XVII seperti undangan yang sudah dialamatkan kepada pemerintah yaitu tanggal 29 November 2022 pukul 14.00 Wita.

Hingga pukul 15.00 Wita, meja sidang ditempati pejabat pemerintah masih kosong.

Anggota DPRD yang sudah menempati tempat duduk tampak kecewa dan berang, seperti pendapat anggota Philipus Sanga Gole yang menyebut Penjabat Bupati Flores Timur sedang menguji nyali kalangan DPRD.

"Ini trik Penjabat Bupati lagi sedang menguji nyali kita," tandas Phipipus Sanga Gole.

Anggota DPRD Fraksi Partai PDIP ini berpendapat bahwa proses pembahasan APBD 2023 sudah tuntas ditandai dengan pengetukan palu. Mencermati surat balasan, sebutnya, Pemda Flotim tidak menghargai DPRD sebagai representasi seluruh masyarakat.

Baca juga: KPU Flores Timur Rekrut Panitia dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIAKBA

"Pendapat saya pimpinan, proses pembahasan APBD 2023 ini sudah tuntas. Mulai dari KUA-PPAS pengajuan pemerintah melalui TAPD, kita sudah bahas tuntas," katanya.

Anggota DPRD Fraksi Parfai PAN, Rofinus Baga Kabelen, mempertanyakan 'kesaktian' Palu Sidang Paripurna sehingga pemerintah membantah belum ada kesepakatan selama proses pembahasan hingga klimaks penetapan APBD 2023.

"Saya kemudian berpikir, apakah palu sidang itu hanya memenuhi syarat formil. Dinamika persidangan semuanya sudah jelas. Kemudian tentang keberadaan TAPD di pembahasan juga sudah jelas, maka saya tidak perlu menguraikannya lagi. Maka kemudian menjadi pertanyaan buat saya adalah, kesepakatan mana yang dimaksud pemerintah bahwa belum ada kesepakatan ?," ungkapnya

Wakil Ketua DPRD Flotim, Yosep Paron Kabon menegaskan, palu yang diketuk memiliki dua makna yaitu formal dan substantif.

Dia juga mengaku seluruh tahapan pengajuan dan pembahasan APBD 2023 sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Politisi Fraksi Partai PKB selaku pimpinan sidang menolak permohonan penundaan Paripurna melalui surat resmi Pemda Flores Timur.

Baca juga: KPU Flores Timur Rekrut Panitia dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIAKBA

"Terhadap surat dimaksud, lembaga sudah memberikan jawaban surat bahwa dalil atau alasan penundaan yang disampaikan pemeintah, hemat lembaga tidak dapat dipenuhi kerena keseluruhan tahapan dan proses APBD sudah sama-sama kita lalui sehingga Paripurna XVII kita gelar hari ini (Selasa 29 November 2022," tegasnya.

Sementara Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi melalui surat resmi, meminta kalangan DPRD membahas kembali secara lebih mendalam terkait rancangan APBD 2023.

Dalam isi surat itu, Pemda Flotim belum sepakat dengan sejumlah usulan DPRD dalam pembahasan Banggar pada Paripurna XVI, salah satunya rencana kenaikan target PAD sebesar Rp 3 miliar yang dipandang tidak realistis dengan potensi daerah.

Kemudian, pengurangan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 1 miliar dipandang tidak memperhatikan kondisi daerah Flores Timur yang masuk kategori rawan bencana, serta pengurangan belanja perjalanan dinas Rp 400 juta dipandang menghambat capaian kinerja perangkat daerah lingkup Pemda Flores Timur.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, atas kerja pembahasan yang telah dilalui, dengan ini pemerintah mengharapkan agar dapat melakukan pembahasan kembali secara lebih mendalam terhadap rancangan APBD Flores Timur tahung anggaran 2023," demikian isi surat dibacakan Sekwan DPRD.

Isi surat tersebut juga membahas prinsip-prinsip pengelolan keuangan daerah yang diatur dalam : PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 88 Tahun 2017 tentang cara perencanaan serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD, Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD 2023.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS