Minyak Tanah Langka
Pemkot Kupang Bentuk Tim Urai Masalah Kelangkaan Minyak Tanah
Selain itu, Pemerintah juga segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina Wilayah NTT untuk membahas kelangkaan minyak tanah.
Selaku operator, dia mengaku pihaknya hanya melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Mutiara menambahkan, BPH Migas juga telah melakukan peninjauan terkait hal itu.
Selanjutnya, kata dia, Pertamina akan menunggu arahan lebih lanjut dari BPH Migas mengenai kuota minyak tanah ini.
"Dari pihak BPH Migas sudah melakukan peninjauan terkait hal tersebut, dari pihak Pertamina juga masih menunggu arahan lebih lanjut terkait kuota tersebut dari pihak BPH Migas," tambah dia.
Sebelumnya, banyak warga di Kota Kupang mengeluh karena tidak kebagian jatah minyak tanah saat mengantre di pangkalan.
Yanti Mada, misalnya. Warga Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama ini sudah satu pekan lebih susah mendapatkan minyak tanah. Bahkan telah mencari hingga ke beberapa pangkalan, namun hasilnya nihil.
Dia bercerita, sejak pagi sudah mengantre di pangkalan depan sebuah ruko di Oebobo, dan baru mendapatkannya pada malam hari dengan harga Rp10.000 per botol.
"Beta (saya) sempat dapat cerita dari kawan, dia dapat minyak tanah dari agen entah di mana dia sonde mau sebut bilang ambil di gudang dapat sampai 10 jeriken, ini artinya dong (mereka) sembunyi," ucapnya.
Baca juga: Minyak Tanah di Labuan Bajo Langka, Pengurangan Kuota di NTT Jadi Faktor Utama
Dia berharap kuota minyak tanah di Kota Kupang kembali normal, karena sebagian besar warga sangat membutuhkan apalagi jelang perayaan Natal dan tahun baru.
"Semoga kembali normal seperti biasa, andaikan harga mau dinaikkan tolong pihak yang menyalurkan minyak ini menginformasikan dengan jelas, jangan ada timbun minyak karena kami masyarakat semua butuh. Kami masyarakat ekonomi menengah belum semua bisa pakai gas," tutup Yanti Mada.
Pemilik pangkalan minyak tanah di Kelurahan Oesapa bernama Andry Abbas mengatakan, kelangkaan ini bisa terjadi karena kebijakan pemerintah maupun dari Pertamina.
Ia beralasan, karena beberapa bulan lalu setiap pangkalan mendapatkan lima drum, namun sekarang dikurangi menjadi empat drum.
"Jadi kita pemilik pangkalan hanya ikut-ikut aturan saja. Hari ini kita bagi empat drum habis semua tapi banyak warga yang tidak dapat jatah," kata dia. (Fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS