Yohanes De Rosari Tidak Tega Jika Pemerintah Hapus Tenaga Honorer 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - "Sebagai wakil rakyat, saya tidak tega kalau pemerintah hendak menghapus tenaga honorer dari kategori tenaga pengemudi,  kebersihan/ pertamanan dan tenaga  satuan pengamanan
Apalagi, masa kerja mereka sudah belasan tahun,".

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Yohanes De Rosari, S.E, Minggu 20 November 2022.

Menurut Yohanes, sebagai wakil rakyat dan pimpinan Komisi I DPRD Provinsi NTT, dirinya sangat tidak tega apabila pemerintah ingin menghapus tenaga honorer dari data base dan mengalihkan mereka ke tenaga outsourcing.

Baca juga: Cuaca NTT 21 November 2022, BMKG: 16 Daerah di NTT Patut Waspadai Cuaca Ekstrem Hujan Petir Hari Ini

"Bagi saya tidak setuju, kalau pemerintah mau hapus mereka dari data base. Mereka itu sudah mengabdi lima tahun ke atas, bahkan rata-rata belasan tahun," kata Yohanes.

Yohanes mengakui tidak tega jika tiga kategori tenaga honorer itu dihapus,  apalagi masa kerja para tenaga honorer itu sudah belasan tahun.

"Saya katakan ini ada ketidakadilan karena tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan tahun mau dikeluarkan, sedangkan ada yang baru bekerja satu atau dua tahun didatakan masuk aplikasi. Jadi kita minta pemerintah bisa perhatikan hal ini," katanya.

Politisi Partai Golkar ini meminta agar tiga kategori tenaga honorer itu diperhatikan nasibnya mereka oleh pemerintah. Tiga kategori tenaga honorer itu berjumlah 572 orang.

Baca juga: Dokter Spesialis Penyakit Dalam di NTT Rayakan HUT PAPDI ke 65 Tahun

"Memang langkah-langkah sudah dilakukan Pemprov NTT dan pada tanggal 28 Oktober 2022, Pemprov NTT telah mengirimkan surat ke  Menpan-RB agar tenaga honorer dalam tiga kategori itu jangan dikeluarkan dari data base," jelas Yohanes.

Dia mengatakan,  sesuai data dari pemerintah, total tenaga honorer  yang ada sebanyak 15.101 orang.

Dari jumlah itu,sekitar 8.000 sudah terdata dengan sejumlah kategori dan khusus 572 orang itu dari 8.000 itu yang mau dikeluarkan, karena tidak masuk kategori yang disyaratkan oleh Menpan-RB.

"Ada juga 6.000 yang tidak masuk data aplikasi, karena ada persoalan teknis seperti kesalahan penulisan data diri seperti nama, tanggal lahir dan lainnya. Kita urus yang 572 tenaga honorer ini jangan dikeluarkan dari data base serta mohon pertimbangan pemerintah pusat," katanya.

Dikatakan, sampai hari ini, 572 tenaga honorer itu masih ada di dalam database dan memang bapak Gubernur NTT sendiri tidak setuju agar tiga jenis tenaga honorer itu dihapus.

Baca juga: Cuaca NTT 20 November 2022, Waspada! Cuaca Ekstrem Landa NTT, Begini Penjelasan BMKG

"Karena itu, kita  mendorong pemerintah agar jangan hanya menyurati saja. Karena sampai saat ini Menpan-RB belum menjawab surat dari Pemprov NTT. Jadi kita menyepakati bersama agar kami akan sama-sama melakukan konsultasi ke Kementerian Menpan-RB," ujarnya.

Yohanes mengakui, Komisi I DPRD NTT sudah meminta penjelasan pemerintah terkait status 572 tenaga honorer dari tiga kategori tersebut.