Komnas HAM Minta Bupati Temui KKB dari TPNPB di Bintuni dan Maybrat Papua Barat

POS-KUPANG.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepala daerah di Kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni, Papua Barat, agar turun menemui para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah itu.

Hal ini diungkapkan Kepala Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandey.

Frits berdalih, persoalan situasi keamanan tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan aparat TNI-Polri disiagakan di masing-masing titik di kedua daerah.

"Bupati di kedua daerah harus bisa bertemu dan berbicara dengan mereka (kelompok sipil bersenjata)," ujar Frits, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa 15 November 2022.

Menurut Frits, penanganan keamanan di Papua Barat tidak boleh dilakukan dengan pendekatan pengarahan pasukan dari luar.

"Jangan main kirim Satgas dan pasukan dari luar Tanah Papua ke daerah ini. Kirim Satgas dari luar itu selalu buat masalah di atas Tanah Papua," tegasnya.

Berdasarkan catatan, selama peristiwa kekerasan di Papua selalu ditangani oleh Satgas yang dibawa dari luar.

"Satgas-satgas ini mereka tidak paham tentang sosiokultural orang-orang lokal di Tanah Papua," jelas Frits.

Ia menuturkan, ketika ada warga memegang alat tajam seperti parang, panah dan lainnya, mereka sudah berpikir negatif soal orang itu.

"Kita minta agar Bupati di kedua daerah ini harus bisa ketemu dengan pimpinan kelompok sipil bersenjata," ucapnya.

Baca juga: KKB Tembak Anggota TNI di Puncak Papua Tengah, Serka IDW Alami Luka di Paha Kanan

Frits mengungkapkan perihal penyelesaian masalah di kedua daerah jalan satu-satunya adalah Bupati turun dan bertemu dengan kelompok ini.

"Kita jangan mencurigai mereka, yang tidak boleh adalah Bupati kasih uang untuk beli senjata," kata Frits.

"Ideologi itu tidak bisa dibunuh dengan peluruh dan bahkan dibunuh dengan pembangunan."

Olehnya itu, Frits berharap kedua Bupati agar hentikan cara pendekatan Satgas dan lainnya, harusnya turun kemudian bertemu dengan para pimpinannya. 

Pengungsi di Maybrat