Yenny Wahid Raih Posisi Teratas Cawapres, Airlangga Posisi Runner Up, Ridwan Kamil-Sandiaga Jeblok

POS-KUPANG.COM - Yenny Wahid, Putri mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur secara mengejutkan meraih posisi teratas pada deretan calon wakil presiden ( cawapres ) pada Pilpres 2024.

Melonjaknya Yenny Wahid ke posisi tertinggi membuat konstelasi Pilpres 2024 berubah. Pasalnya, Yenny Wahid tetiba membubuhkan catatan tertinggi hasil survei menuju Pilpres 2024.

Elektabilitas Yenny Wahid mampu menggusur posisi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, yang sebelumnya unggul sebagai cawapres berdasarkan berbagai survei.

Pada urutan kedua setelah Yenny Wahid, bertengger nama Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang kini mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca juga: Tak Mau Disalahkan,Yenny Wahid Ngaku Saat Jadi Komisaris Utang Garuda Indonesia Sudah Rp 20 Triliun

Survei Y-Publica periode 27 Oktober - 1 November 2022 juga menemukan tokoh perempuan seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang paling banyak dipilih publik yang diwakili responden.

Selengkapnya, simak hasil survei cawapres oleh Y-Publica untuk periode 27 Oktober - 1 November 2022:

Yenny Wahid 40,4 persen

Airlangga Hartarto 11,2 persen

Ridwan Kamil 8,3 persen

Khofifah Indar Parawansa 3,6 persen

Puan Maharani 2,9 persen

Sandiaga Uno 2,5 persen

AHY 1,8 persen

Anies Baswedan 1,4 persen

Andika Perkasa 1,1 persen

Lainnya 1,1 persen

Tak menjawab 4,0 persen

Baca juga: Nama Yenny Wahid dan Gus Yaqut Jadi Pembahasan Arus Bawah PKB Bahas Jadi Ketua Umum

Puan Maharani Jadi Inspirasi

Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Luky Sandra Amalia mengatakan Puan Maharani kini jadi inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia.

Puan jadi trending topik di Tanah Air, pasca Ketua DPR RI itu menerima anugerah Doktor Honoris Causa dari salah satu universitas ternama di Korea Selatan.

Penganugerahan Doktor HC tersebut, merupakan wujud dari pengakuan atas prestasi-prestasi Ketua DPR RI selama berkecimpung di dunia politik.

Menurut Luky Sandra Amalia, penghargaan kepada Puan merupakan pelecut bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk terus berprestasi pada bidang yang digeluti.

"Keberhasilan Puan akan menginspirasi perempuan-perempuan untuk terjun ke dunia politik dan pemerintahan,” kata Amalia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.TV, Selasa 8 November 2022.

Keberadaan Puan sebagai Ketua DPR RI, lanjut dia, akan membuka dinding ketidakmungkinan yang selama ini membelenggu perempuan saat hendak berkiprah di dunia politik."

Amalia mengatakan, pemberian gelar kehormatan akademis Doktor Honoris Causa bukan-lah hal sembarangan.

Menurutnya, Universitas pemberi gelar tentu memiliki sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan untuk memberikan gelar tersebut kepada putri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu.

“Keberadaan Puan sebagai Ketua DPR perempuan pertama sepanjang sejarah Indonesia saja sudah merupakan fenomena yang cenderung langka dalam dunia politik yang maskulin,” ujarnya.

Dia pun kemudian menyoroti, bagaimana perbedaan DPR yang selama ini lekat dengan budaya patriaki setelah dipimpin oleh Puan.

Amalia memberi contoh soal keberhasilan DPR di era kepemimpinan Puan dalam mewujudkan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca juga: Yenny Wahid Kandidat Ketua Umum PKB Gantikan Muhaimin Iskandar, Lulusan Harvard Kini Jadi Bos Garuda

“UU TPKS terbengkalai selama dua periode DPR dipimpin laki-laki, dan kita bersyukur akhirnya berhasil disahkan ketika Puan menjadi Ketua DPR,” ucapnya.

“Harus diakui bahwa pengesahkan UU TPKS ini merupakan sebuah keberhasilan lembaga legislatif untuk melindungi warga negaranya yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual yaitu perempuan."

DPR di bawah kepemimpinan Puan juga telah menginisiasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang dinilai akan menjadi bentuk perlindungan negara terhadap perempuan sebagai ibu, dan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Amalia juga menuturkan, keberadaan Puan sebagai Ketua DPR tidak saja dimaknai sebagai langkah maju Indonesia dalam mewujudkan gender mainstreaming di segala bidang. Namun, juga bermakna mewujudkan cita-cita kesetaraan gender warga dunia.

"Hal inilah yang ditangkap oleh Pukyong National University Korea (PKNU),” ucapnya.

Pengukuhan Puan sebagai Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Politik digelar di College Theatre PKNU, Busan Korea Selatan, Senin 7 November 2022.

Dalam pidato ilmiahnya saat dikukuhkan sebagai Doktor Honoris Causa tersebut Puan juga menuturkan soal persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, termasuk dalam bidang politik.

Puan menyebut demokrasi menjamin partisipasi warga bangsa dalam mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya dan hak ekonomi. Ia menegaskan, demokrasi juga memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang.

Baca juga: Yenny Wahid Sebut, Guyonan Gus Dur Soal Tipe Polisi Itu Sudah Biasa, Kenapa Polisi Tersinggung?

“Menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia,” kata Puan.

Menurut mantan Menko PMK itu, inti dari pembangunan kesetaraan dan keadilan gender bukanlah meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi.

Melainkan, kata Puan, bagaimana menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki maupun perempuan.

“Hal tersebut juga sama halnya dengan tidak membedakan pelaku aktivitas kehidupan karena perbedaan warna kulit, ras, dan keyakinan,” ucap Puan. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS