Opini

Opini : Anomali Demokrasi Digital

Indonesia tak bisa menghindari kenyataan, bahwa apa yang terjadi di pekarangannya, merupakan dampak dari dinamika global.

Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/HO
Foto ilustrasi digital. Opini : Anomali Demokrasi Digital. 

Oleh : B Mario Yosryandi Sara

( Peneliti di Forum Studi Perbatasan )

POS-KUPANG.COM - Interaksi dan transaksi antarindividu di berbagai negara, akan selalu menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tak bisa menghindari kenyataan, bahwa apa yang terjadi di pekarangannya, merupakan dampak dari dinamika global.

Konjungtur ekonomi, perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi internasional akan merambat dan berpengaruh terhadap situasi dalam negeri.

Sebaliknya, kita pun tak bisa menafikkan bahwa kejadian-kejadian dalam negeri akan mempengaruhi, setidaknya disorot dunia luar. Inheren terhadap globalisasi bangsa Indonesia saat menghadapi banyak problematika yang berdimensi universal.

Hal itu terpantul, bilamana sekarang, Indonesia dibuntuti persoalan-persoalan yang diantaranya lingkungan hidup, HAM, korupsi, ekonomi, dan salah satunya transisi demokrasi digital.

Dalam Communication, Cultural, and Media Studies (John Hartley, 2010), dijelaskan bahwa proses demokrasi yang berlangsung dalam dunia virtual dijuluki Cyber-democracy, yakni komunitas virtual yang punya aturan sendiri dan telah hidup di dunia virtual dengan mediasi internet.

Sedangkan, melalui Digital Democracy (Barry Hague, Brian Loader, 2019) diterangkan berbagai perkembangan terbaru dalam TIK telah memicu tumbuhnya pemikiran yang mengartikulasikan potensi lompatan kuantum dalam demokrasi politik.

Baca juga: Opini : Memperkuat Imunitas Bahasa Daerah

Menyadari hal yang dimaksud, rohaniawan dan budayawan Sindhunata (Basis, 2019), menandai zaman ini dengan jaringan internet dan jejaring media sosial kian menjadi dunia yang nyaris anarkis.

Bagi Sindhunata, manusia menumpahkan apa saja di internet, termasuk kebencian, permusuhan, agresivitas, egoisme, dan naluri destruktifnya. Seolah-olah tidak ada satu pun hukum dan otoritas yang mengontrolnya.

Pandangan Sindhunata nyatanya mengaminkan kritikan Platon terhadap demokrasi. Platon memandang bahwa demokrasi merupakan rezim kebebasan dan kesetaraan.

Akses kebebasan yang kebablasan dan kesetaraan yang tidak tahu batas akan menciptakan manusia tiranik. Dan apa yang diistilahkan A. Setyo Wibowo (Basis, 2019), generasi cebong, kampret, dan golput, adalah wujud dari manusia tiranik.

Paradoks

Demokrasi digital di Indonesia akhir-akhir ini, memperlihatkan paradoks yang kian jelas. Apabila kemerdekaan privasi mudah “dicaplok”, apakah atas nama keamanan negara atau diambil perusahaan-perusahaan swasta dengan kepentingan digital marketing. Sehingga tak dapat dipungkiri potensi individu merubah wajahnya menjadi kolektif ketika ada aksi kolektif terhimpun secara digital, lalu membentuk suatu pola yang dinamakan disintermidiasi politik

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved