MenPAN RB Abdullah Azwar Anas: Sumber Daya Perlu Kuasai IPTEK dan Akuntabel

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN RB ) RI Abdullah Azwar Anas meminta agar kualitas sumber daya manusia  ( SDM ) harus terus ditingkatkan kapasitasnya untuk juga berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik. 

Menurut MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas, SDM yang terampil, kompeten dan menguasai IPTEK sangat dibutuhkan untuk mendukung kemajuan sebuah negara. 

Abdullah Azwar Anas mengatakan itu, dalam acara Audiens MenPAN RB bersama Gubernur, Wali Kota, Para Bupati Serta ASN Lingkup Provinsi NTT yang dilaksanakan di Aula El Tari Kupang pada Senin 3 Oktober 2022. 

Ia menyebut, arahan Presiden Jokowi,  pelayanan publik yang cepat dan harmonis serta humanis merupakan hal penting untuk mendukung pembangunan negara ini. 

Birokrasi harus bergerak lincah dan cepat dalam pelayanan yang akuntabel dan berkompeten. 

"Birokrasi perlu memiliki standar kerja yang baik dengan output atau outcome yang hasilnya dirasakan dan punya manfaat bagi masyarakat kita," sebut dia. 

Dia berkata, peningkatan kualitas harus diawasi hingga struktur pemerintahan terbawah seperti kelurahan dan kecamatan dan desa. Maka para Gubernur, Bupati dan Wali Kota hingga Camat dan lurah harus ada pengawasan kinerja yang jelas pada bawahannya.

Baca juga: Beredar Kabar Pemerintah Batal Hapus Honorer di Tahun 2023, Begini Tanggapan MenPAN-RB Azwar Anas

"Siapa mengerjakan apa, bagaimana prosesnya hingga hasilnya kemudian kita evaluasi bersama. Ini sangat penting karena kita melayani banyak orang. Outputnya adalah Kepuasan rakyat itu ada," katanya. 

Ia turut menjelaskan, dari lima prioritas pembangunan nasional dan terdapat dia poin penting yakni Pembangunan SDM dan Reformasi Birokrasi.

"Sumber daya manusia yang kita perlukan adalah yang berkompeten, dinamis terampil dan menguasai IPTEK serta akuntabel. Penguasaan iptek ini sangatlah penting karena siapa yang tidak menguasai teknologi maka ia akan kalah dalam kemajuan," jelas dia. 

Azwar menuturkan saat menjadi Bupati Banyuwangi, dirinya meminta agar ada alokasi dana desa untuk merekrut lulusan IT dan dilakukan pemberdayaan untuk membantu kelancaran pelayanan publik di desa. 

Baca juga: MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas Resmi Tetapkan 530.028 Formasi PPPK 2022, Berikut Rincianya

"Untuk Reformasi Birokrasi RB dengan Mempercepat Transformasi ASN difokuskan pada RB Pengentasan kemiskinan, RB untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi dan RB Administrasi Pemerintahan. Dengan didukung pelayanan oleh SDM yang adaptif produktif, inovatif, dan kompetitif serta dinamis dan fleksibel," jelasnya.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat meminta agar standar pelayanan publik harus mampu mencapai target dalam pembangunan bagi masyarakat.

Viktor Laiskodat berpandangan,  pelayanan publik ini menjadi kekuatan untuk melangkah cepat menuju kemajuan pembangunan yang sedang dilaksanakan. 

"Saya ingin agar pelayanan perizinan itu harus dipercepat karena kita ingin maju ke depan. Jangan bertele-tele. Bupati dan Walikota harus bisa tegasakan hal itu di lapanham. Kita memberikan pelayanan yang cepat dan jangan sampai terhambat," tegasnya. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS