Berita NTT

Pengamat Politik FISIP Undana Kupang, Yohanes Jimmy Nami: RT/ RW Harus Lebih Proaktif

peran RT RW harus lebih proaktif, bangun kepedulian warga dilingkungan tempat tinggal dengan memperbanyak aktivitas sosial.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/HO
Pengamat Politik dari FISIP Undana Kupang, Yohanes Jimmy Nami 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengamat Politik FISIP Undana Kupang, Yohanes Jimmy Nami menegaskan, Ketua RT/ RW harus lebih proaktif agar masyarakat lebih reponsif terhadap lingkungan.

Penegasan yang disampaikan Pengamat Politik FISIP Undana Kupang, Yohanes Jimmy Nami, berkaitan dengan bom solo. Yohanes Jimmy Nami dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Senin, 26 September 2022.

Dosen Yohanes Jimmy Nami menambahkan, pengawasan di tingkat RT/RW, Desa hingga Kelurahan bisa dilakukan secara baik.

Baca juga: Ketum PSMTI Pusat Minta Hengki Liyanto Nahkodai PSMTI NTT Periode 2022-2026

Untuk itu, Yohanes Jimmy Nami, menyarankan, peran RT RW harus lebih proaktif, bangun kepedulian warga dilingkungan tempat tinggal dengan memperbanyak aktivitas sosial.

"Ini perlu agar  masyarakat lebih responsif terhadap lingkungan dan memiliki sense of crisis terhadap situasi dalam lingkungan tempat tinggal, sebagai bagian dari cegah tangkal kerawanan sosial," katanya.

Selain itu, menurut Yohanes, kerja kolaborasi antara aparat keamanan TNI/Polri bersama dengan masyarakat perlu ditingkatkan dalam berbagai aktifitas sosial sehingga terbangun pemahaman kolektif terhadap situasi sosial

Wilayah Provinsi NTT dengan karakteristik kepulauan, tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga dan melindungi aktifitas sosial masyarakat dari ancaman bencana alam maupun bencana non alam seperti salah satunya  teror. 

Baca juga: Ketum PSMTI Pusat Minta Hengki Liyanto Nahkodai PSMTI NTT Periode 2022-2026

Hal ini disampaikan  Pengamat Politik FISIP Undana Kupang, Yohanes Jimmy Nami, Senin 26 September 2022.

Menurut Yohanes, pemerintah daerah perlu lebih gencar melakukan mitigasi bencana terhadap masyarakat agar lebih aware terhadap situasi sosial disekitar, baik terhadap persoalan-persoalan lingkungan maupun terhadap kerawanan sosial lainnya.

"Secara geografis, kerawanan bencana alam akibat iklim bisa terjadi kapan saja, karena itu perlu adanya SOP yang sistematis sesewaktu masyarakat dihadapkan dengan situasi siaga bencana," kata Yohanes.

Dikatakan, selain itu juga  dengan kerawanan sosial lainnya, rentang kendali bagi kontrol sosial mendapatkan tantangan tersendiri bagi masing-masing daerah di NTT.

Bahkan, lanjutnya,  tingkat kesulitan masing-masing daerah berbeda-beda, tentu menjadi tantangan tersendiri. 

"Nah yang perlu dilakukan adalah merancang ikatan sosial dengan basis pengetahuan lokal maupun kearifan lokal," katanya.

Baca juga: Ledakan di Asrama Polisi Sukoharjo, Permabudhi NTT Sebut Sebagai Bentuk Teror kepada Polri

Dikatakan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi baik melalui kebijakan maupun regulasi.

Di samping itu internalisasi nilai-nilai sosial kemasyarakatan juga harus dibangun melalui lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah yang ada dengan tingkatan masing-masing.

Penyadaran terhadap lingkungan sosial perlu diterapkan sejak dini. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved