Berita NTT

Banyak Partai Politik di NTT Belum Miliki Sistem Informasi Kepada Publik

Bengkel Appek juga mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi publik dari parpol

Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Maryanti H. Adoe, selaku Anggota KIP Koordinator Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KIP NTT. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi Informasi Publik (KIP) Wilayah NTT menerima kunjungan dari Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Appek) NTT. 

Kunjungan itu membahas terkait Transparansi Keuangan Partai Politik di Wilayah NTT bersama Komisi Informasi Publik (KIP), Kamis 22 September 2022. 

Maryanti H. Adoe, selaku Anggota KIP Koordinator Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KIP NTT, menjelaskan, pihaknya mendapat presentasi penelitian dari Bengkel Appek mengenai transparansi keuangan partai politik (parpol). 

Baca juga: Unwira Kupang Sebagai Cahaya Dilorong Pendidikan di NTT

"Sejauh mana keterbukaan parpol berkaitan dengan keuangan. Karena mereka mendapat anggaran dari pemerintah daerah sehingga Bengkel Appek mengharapkan sesungguhnya keterbukaan itu dilakukan oleh parpol," jelasnya, Kamis 22 September 2022. 

Audiensi itu, kata dia, dilakukan agar Bengkel Appek juga mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi publik dari parpol. KIP sendiri, menurut Maryanti, telah bertemu dengan para pimpinan Parpol menjelaskan keberadaan KIP. 

KIP juga melakukan sosialisasi tentang UU 14 tahun 2018 mengenai keterbukaan informasi. Hasil pantuan KIP, banyak parpol yang belum paham tentang UU yang dimaksud. Seolah informasi itu hal baru bagi parpol, sedangkan ditingkat pusat informasi yang dimaksud sudah ada. 

Baca juga: Wakil Gubernur NTT HUT ke-70, Lagu Titi Toto Jadi Primadona

KIP mendorong agar parpol di daerah juga meniru sebagaimana yang telah dilakukan di DPP. 

"Jadi ada PPID, bagaimana mengelola informasi melalui PPID dan website yang mereka punya. Kalau ditingkat daerah belum punya website mereka bisa koordinasi dengan DPP supaya memberikan ruang bagi mereka supaya bisa memberikan informasi yang ada di daerah masing-masing," jelasnya.  

Tahun ini, untuk melihat adanya kemajuan atau capaian dari sosialisasi tersebut, KIP melakukan penilaian terhadap keterbukaan informasi publik untuk badan publik lingkup Pemprov, daerah BUMN, BUMD, dan lembaga vertikal hingga parpol. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved