Pilpres 2024, PKS dan Demokrat DKI Belum Ada Kepastian Dukung Anies Baswedan Capres

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) dan Partai Demokrat DKI Jakarta belum ada kepastian untuk mengajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden ( capres) di Pilpres 2024 mendatang.

Pengurus Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menunggu keputusan Dewan Syuro, sementara Partai Demokrat menunggu keputusan Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Sebelumnya sudah digembar-gemborkan bahwa PKS dan Partai Demokrat bakal berkoalisi dengan Partai NasDem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, hingga saat ini Majelis Syuro belum mengambil keputusan soal sosok yang akan diusung dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Mengenai masalah pencalonan presiden di PKS, itu kewenangan ada di Majelis Syuro. Jadi, dari Majelis Syuro memang belum menetapkan calon presidennya, kewenangan ada di Majelis Syuro," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu 21 September 2022.

Lantaran belum ada arahan dari Majelis Syuro, Achmad Yani menyebut, PKS DKI kini masih fokus mengawal Gubernur Anies Baswedan hingga masa jabatannya berakhir 16 Oktober mendatang.

Baca juga: Tanda-Tanda Koalisi, Beredar Foto Anies Baswedan, AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla dan Presiden PKS

Sebagai informasi, PKS bersama Gerindra jadi dua partai yang mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 lalu.

"Kami sebagai pengusung pak Anies ingin mengantarkan pak Anies sampai selesai masa tugasnya di DKI," ujarnya.

"Untuk selanjutnya, kami serahkan pada pimpinan di tingkat pusat," sambungnya.

Demokrat Tunggu Perintah SBY

Partai Demokrat terus melakukan komunikasi terkait koalisi, terutama dengan Partai PKS dan Partai NasDem.

Hal ini diungkap oleh Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono menindaklanjuti viralnya foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tiga ketua umum partai politik.

Yakni Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKS Ahmad Syaikhu, Ketum NasDem Surya Paloh serta Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di acara pernikahan putri Ketua Komisi VII DPR Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto pada Minggu 18 September 2022 lalu.

Hingga akhirnya muncul dugaan pembicaraan koalisi di antara ketiga partai ini untuk memajukan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Masih begitu banyak waktu untuk terus berkomunikasi., tapi yang pasti sesuai dengan arahan dari ketum bahwa komunikasi terkait dengan koalisi masih dijalankan oleh partai demokrat bersama partai lain dan tiga partai yang sering berkomunikasi itu, Demokrat, PKS, NasDem," katanya, Selasa 20 September 2022.

Baca juga: Pilpres 2024, Anies Baswedan Silaturahmi dengan Pimpinan Ormas di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta tak menampik bila komunikasi Partai Demokrat dengan PKS dan NasDem memang intens.

Namun, untuk urusan koalisi diserahkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Urusan koalisi adalah kewenangan majelis tinggi, Pak SBY ketuanya. Kemudian kalau ditanya soal aspirasi masyarakat terutama DKI Jakarta, terutama kader demokrat rata-rata berkeinginan AHY dipasangkan dengan Anies. Itu kan aspirasi dari kader tapi keputusannya ada di majelis tinggi. Kemudian biarkan dinamika politik berjalan. Nanti endingnya seperti apa politiknya kan masih begitu dinamis," ungkapnya.

Diwartakan sebelumnya, pada Minggu 18 September 2022 kemarin, tersebar foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama tiga ketua umum partai politik.

Dalam foto yang beredar, orang nomor satu di DKI ini tampak bersanding dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKS Ahmad Syaikhu, Ketum NasDem Surya Paloh serta Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Anies membenarkan pertemuan tersebut.

Namun, ia menjelaskan pertemuan tersebut berlangsung dalam acara sebuah acara pernikahan, yakni pernikahan putri dari Ketua Komisi VII DPR fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto.

"Kemarin kapan?," tanyanya kepada wartawan di Plaza Selatan Monas, Senin 19 September 2022.

"Oh itu tanya yang jelas-jelas, nikahan tanya agenda apa. Engga ada. Jadi itu pernikahan putrinya Pak Sugeng Suparwo tadi malam," tambahnya.

Dalam acara tersebut, Anies mengaku menjadi saksi pernikahan dan malamnya menghadiri acara resepsi.

"Saya menjadi saksi siangnya, lalu malamnya ada resepsi. Itu saja jadi ngobrolnya, ngobrol resepsi. Kumpul di situ, kemudian ngalor ngidul yang diomongin," ungkapnya.

Koalisi PKS, Demokrat dan NasDem?

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, Partai Demokrat tak kunjung meresmikan koalisi mereka karena posisi NasDem yang kompleks.

NasDem hingga kini masih menjadi bagian dari partai pro pemerintah. Sementara, Demokrat dan PKS sejak lama menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi.

Secara etika, sulit bagi NasDem berkoalisi untuk Pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan.

"Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, etikanya kan dia harusnya keluar dari koalisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa 20 September 2022.

"Pertanyaannya, apakah Nasdem sudah siap?" tuturnya.

Tak hanya itu, kata Yunarto, sejak lama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Resmi Usulkan Pemberhentian Anies Baswedan, PDIP Ungkit Janji Belum Terwujud

Situasi ini dinilai kian menyulitkan NasDem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai opisisi.

"Kita tahu hubungan personal antara SBY dengan Jokowi juga dari Pemilu 2014 sudah sangat dekat. Bukan hanya dalam konteks politik, bahkan sering disebut sebagai adik kakak kalau menurut istilah Surya Paloh," ujar Yunarto.

Oleh karenanya, Yunarto menilai, pernyataan-pernyataan menyerang pemerintah yang kerap dilontarkan Demokrat dan PKS menjadi beban tersendiri bagi NasDem.

Di satu sisi, NasDem tengah menjajaki kedua partai itu. Di saat bersamaan, partai besutan Surya Paloh tersebut masih menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri.

Bagi Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, tak ada beban jika mereka mengkritik pemerintah.

Sebaliknya, sentilan-sentilan keduanya ke pemerintah bisa merugikan dan membuat NasDem serba salah.

"Ketika yang diserang adalah pemerintah, artinya kan bagian di antaranya adalah koalisi partai, termasuk NasDem. Itu yang menurut saya menyulitkan Nasdem," ucap Yunarto.

Meski begitu, lanjut Yunarto, dinamika ini tetap tak menutup kemungkinan ketiga partai untuk berkoalisi pada pemilu nanti.

Sebagaimana diketahui, PKS, Demokrat dan Nasdem sejak lama saling melakukan penjajakan untuk kepentingan Pemilu 2024.

Baru-baru ini, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, rencana pembentukan koalisi partainya dengan PKS dan Demokrat semakin menguat.

Bahkan, dia menyebut, persentase keberhasilannya bisa dikatakan berada di angka 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sanalah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 19 September 2022.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com/kompas.com

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS