Sekjen PDIP Sindir SBY, Singgung Demokrat Daur Ulang Isu Lama, Padahal Sudah Kuno, Begini Katanya

Hasto menyampaikan bagaimana PDIP pernah membuka diri untuk bekerja sama dengan PD menjelang periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Yakni bagaimana di tahun 2019 saat ada wacana Demokrat ingin bergabung dengan pemerintah, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tak menolaknya.

Bahkan, itu sudah disampaikan langsung oleh elite Demokrat Agus Hermanto.

“Saya sampaikan sikap dari PDI Perjuangan tersebut. ‘Monggo sekiranya Pak Agus Hermanto kalau mau bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi’. Lalu diadakan lobi,” ujar Hasto.

“Pak SBY memainkan lobi ke Gerindra, ke tempat Pak Jokowi, kemudian tidak mengambil keputusan, tiba-tiba Pak SBY berpidato bahwa di dalam kerja sama itu tidak bisa bergabung karena salah satu ketum keberatan. Nah, itu langsung saya bantah,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut dia, malam hari jelang pendaftaran ke KPU terkait capres-cawapres 2019, pihaknya mendapatkan info bahwa Demokrat akan bergabung.

Hasto pun langsung melakukan rapat dengan sekjen parpol lainnya.

“Saya tanyakan, ternyata semua enggak sependapat (menolak Demokrat,red). Karena kerjasama koalisinya sudah cukup menjamin stabilitas pemerintahan itu (tanpa Demokrat, red). Ada Golkar, PPP dan akhirnya penawaran terakhir itu kita tolak. Sebenarnya tidak gabungnya Demokrat bukan karena ada penjegalan tapi karena strategi yang salah,” kata Hasto.

Hasto menilai, bahwa tuduhan SBY soal jegal-menjegal itu merupakan bagian dari strategi playing victim (seakan-akan korban, red) yang dimainkan SBY sejak lama.

Baca juga: DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang Siap Usung AHY Dalam Pilpres 2024

“Tapi strategi itu kan sudah kuno dan enggak perlu bicara skenario victim lah, naikan elektoral,” ujar Hasto.

Karena itu siapapun calonnya, boleh maju sebagai hak konstitusionalnya.

“Hanya saja rakyat ingin tahu prestasinya demikian juga calon lainnya,” pungkasnya.

Ikuti Pos-Kupang.com di GOOGLE NEWS