Pilpres 2024
Presiden Jokowi Ditawari 3 Periode, Partai Demokrat Langsung Bandingkan dengan Masa SBY, Ada Apa?
Wacana presiden dua periode bisa dicalonkan lagi menjadi Wakil Presiden, kini menjadi bahan pergunjingan publik. Publik mengaitkannya dengan Jokowi
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Wacana presiden dua periode bisa dicalonkan lagi menjadi Wakil Presiden, kini menjadi bahan pergunjingan publik. Publik mengait-ngaitkan dengan Presiden Jokowi yang sedang memimpin saat ini.
Bahwa Presiden Jokowi bisa maju lagi tiga periode tapi dengan ketentuan maju sebagai Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hanya saja semuanya berpulang pada keputusan Joko Widodo.
Wacana tentang kemungkinan ini berawal dari pernyataan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ), Bambang Wuryanto atau bambang pacul.
Preisden Jokowi, lanjut bambang pacul, bisa saja maju sebagai cawapres pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 mendatang, tapi syaratnya harus diusung oleh partai politik (parpol).
Baca juga: Duet Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024 Tidak Melanggar UU, Tapi Ada Bahayanya
Dengan demikian, katanya, jikalau ada partai politik yang mengusungnya, maka Presiden Jokowi diperbolehkan maju lagi dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden.
Menanggapi kemungkinan itu, Juru Bicara Partai Demokat, Herzaky Mahendra Putra langsung membandingkannya dengan momen dimana Indonesia dipimpin oleh Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa SBY.
Herzaky Mahendra Putra yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat itu mengatakan, saat tawaran tiga periode itu disampaikan, SBY langsung menolaknya. SBY menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kalau dari kami ya, itu sudah jelas sejak zaman Pak SBY memimpin. Jadi kami sangat percaya benar bagaimana pemimpin menjaga amanah reformasi," kata Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu 14 September 2022.
Herzaky Mahendra Putra pun langsung menyinggung ketika era Presiden Soeharto berkuasa pada masa Orde Baru silam.
Saat itu, masyarakat Indonesia memperjuangkan reformasi dengan adanya pembatasan kekuasaan.
Dikatakannya, bagi Partai Demokrat, jika kekuasaan tidak dibatasi, maka sangat berbahaya dan itu berpotensi merusak sistem demokrasi di Indonesia.
"Makanya ketika Pak SBY ditawarkan tiga periode waktu itu, dengan tegas tawaran itu ditolak. Saya hanya mau dua periode. Dan hanya mau dua periode," ujarnya.
Menurut Herzaky Mahendra Putra, pilihan SBY menolak periode tambahan, merupakan bentuk dukungannya terhadap spirit dan sistem Reformasi di Tanah Air.
Dan, lanjut Herzaky Mahendra Putra, Demokrat percaya bahwa bahwa sistem demokrasi sangat efektif menjaga sirkulasi kekuasaan.
Baca juga: ARB Minta Dewan Pembina Ingatkan Kader Golkar Usung Airlangga di Pilpres 2024
"Ini yang kita tunggu dari Jokowi. Kalau Jokowi ingin memilih jalan yang sama seperti SBY, soft landing ya dengan kondisi yang baik dan dihormati sebagai bapak bangsa, sebagai seorang negarawan," katanya.
