Berita Nasional

Duet Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024 Tidak Melanggar UU, Tapi Ada Bahayanya

Kini muncul lagi gagasan untuk menduetkan Prabowo Subianto dan Jokowi ( Prowi). Prabowo Subianto sebagai capres, Jokowi sebagai cawapres.

Editor: Agustinus Sape
YOUTUBE/POS KUPANG.COM
DUET PROWI - Sejumlah kalangan mulai memunculkan duet Prabowo - Jokowi (Prowi) untuk Pilpres 2024. Kemungkinan seperti ini tidak melanggar UU, tapi ada bahayanya. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Keinginan sejumlah kalangan untuk mendorong Joko Widodo alias Jokowi menjadi Presiden Tiga Periode tampaknya sudah mentok karena bakal menabrak UUD 1945  yang mengizinkan seseorang hanya menjadi Presiden dua periode.

Karena itu, kini muncul lagi gagasan untuk menduetkan Prabowo Subianto dan Jokowi ( Prowi). Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (capres), sedangkan Jokowi sebagai Calon Wakil Presiden.

Gagasan untuk mendorong Jokowi di posisi Calon Wakil Presiden sama sekali tidak melanggar UU. Namun sejumlah bahaya bakal mengintip.

 

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, memang tidak ada aturan yang melarang soal presiden yang menjabat dua periode, maju kembali sebagai Cawapres.

Namun, Dedi menyoroti bahwa wibawa Jokowi akan terganggu, termasuk elite-elite parpol lain.

"Sekaligus wibawa tokoh elite politik dan partai politik, karena kita tidak kekurangan tokoh sekaligus
pemilih yang masih loyal," kata Dedi kepada Tribun Network, Selasa 13 September 2022.

Dedi pun menyindir pihak-pihak yang menggaungkan wacana pencapresan Prabowo-Jokowi atau
mengusulkan presiden tiga periode sebagai pihak yang tengah mencari pekerjaan.

"Sangat jelas dalam rangka mencari pekerjaan, bukan dalam konteks memikirkan bangsa ini ke
depan," imbuhnya.

Deni menilai, dalam sisi politis, wacana majunya Prabowo-Jokowi akan mempertajam polarisasi di
masyarakat.

Baca juga: Presiden Jokowi Bakal Punya Mantu Ketiga , Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Segera Nikah

Karena loyalitas dan gerakan politik relawan dua tokoh ini cukup agresif. Termasuk juga
sebaliknya kelompok kontra keduanya juga sama kuatnya.

"Sehingga potensi menghidupkan kembali konflik di masyarakat, dan belum tentu menang, " jelasnya.

Sebelumnya, dalam peryataan kepada wartawan, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar
Laksono menyatakan, presiden yang sudah menjabat dua periode bisa kembali ikut kontestasi Pilpres
sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya.

Fajar menyebut, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved