Berita Kota Kupang

Pemkot Kupang Alami Defisit Anggaran Sebesar Rp 38 Miliar Tapi Ada Dana Silpa

Pemerintah Kota Kupang atau Pemkot Kupang mengalami defisit anggaran di tahun anggaran 2022. Pemkot mengaku alami kekurangan anggaran hingga Rp 38 Mil

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
RAPAT - Komisi III DPRD Kota Kupang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), di ruang sidang Komisi III, Selasa 13 September 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kota Kupang atau Pemkot Kupang mengalami defisit anggaran di tahun anggaran 2022. Pemkot mengaku alami kekurangan anggaran hingga Rp 38 Miliar. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi III DPRD Kota Kupang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Komisi III DPRD Kota Kupang, diketahui adanya anggaran yang diredesain yakni senilai Rp 13 Miliar dari dinas tersebut. 

Pemkot melakukan penataan anggaran itu tanpa diketahui DPRD. Pemerintah mengaku terpaksa melakukan itu karena defisit. Dana Silpa yang ada hanya Rp 18 miliar. Besaran itu juga digunakan untuk dana kapisati dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Asisten III Setda Kota Kupang, Yanuar Dally mengatakan, Pemkot Kupang mengalami defisit pada saat penyusunan anggaran Tahun 2022 Rp 38 Miliar, sehingga diharapkan bisa ditutup dengan anggaran Dana Silpa

Padahal Silpa Pemkot Kupang sesuai dengan hasil LHP BPK hanya Rp 18 Miliar yang sudah memiliki peruntukannya yaitu untuk kapitasi dan dana BOS. 

"Tetapi kita membutuhkan anggaran untuk menambal beberapa kegiatan seperti gaji P3K dianggarkan Rp 16 Miliar, juga ada utang pihak ketiga Tahun 2021, contohnya utang Hotel Ima yang menampung tenaga kesehatan yang terpapar dan merawat masyatakat yang terkenda covid 19, sebesar Rp 5 Miliar, juga ada penyesuaian gaji yang berhubungan dengan jabatan sehingga harus ada anggaran," ujarnya, Selasa 13 September 2022. 

Yanuar Dally, menyebut adanya Instruksi melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang penanggaran dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peraturan itu, kata dia, Pemkot kemudian mengambil dengan meredesain atau penyesuaian anggaran. Tidak hanya PUPR, semua Dinas dibebankan hal serupa. Program yang belum ditender, berujung penghentian dan pengalihan anggaran. 

Baca juga: Ini Tarif Baru Angkutan Umum di Wilayah Kota Kupang

"Karena kalau dipaksakan maka akan menjadi Dana Silpa sementara di saat yang sama kita membutuhkan anggaran ini," sebut dia. 

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved