Duet Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024 Tidak Melanggar UU, Tapi Ada Bahayanya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Keinginan sejumlah kalangan untuk mendorong Joko Widodo alias Jokowi menjadi Presiden Tiga Periode tampaknya sudah mentok karena bakal menabrak UUD 1945  yang mengizinkan seseorang hanya menjadi Presiden dua periode.

Karena itu, kini muncul lagi gagasan untuk menduetkan Prabowo Subianto dan Jokowi ( Prowi). Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (capres), sedangkan Jokowi sebagai Calon Wakil Presiden.

Gagasan untuk mendorong Jokowi di posisi Calon Wakil Presiden sama sekali tidak melanggar UU. Namun sejumlah bahaya bakal mengintip.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, memang tidak ada aturan yang melarang soal presiden yang menjabat dua periode, maju kembali sebagai Cawapres.

Namun, Dedi menyoroti bahwa wibawa Jokowi akan terganggu, termasuk elite-elite parpol lain.

"Sekaligus wibawa tokoh elite politik dan partai politik, karena kita tidak kekurangan tokoh sekaligus
pemilih yang masih loyal," kata Dedi kepada Tribun Network, Selasa 13 September 2022.

Dedi pun menyindir pihak-pihak yang menggaungkan wacana pencapresan Prabowo-Jokowi atau
mengusulkan presiden tiga periode sebagai pihak yang tengah mencari pekerjaan.

"Sangat jelas dalam rangka mencari pekerjaan, bukan dalam konteks memikirkan bangsa ini ke
depan," imbuhnya.

Deni menilai, dalam sisi politis, wacana majunya Prabowo-Jokowi akan mempertajam polarisasi di
masyarakat.

Baca juga: Presiden Jokowi Bakal Punya Mantu Ketiga , Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Segera Nikah

Karena loyalitas dan gerakan politik relawan dua tokoh ini cukup agresif. Termasuk juga
sebaliknya kelompok kontra keduanya juga sama kuatnya.

"Sehingga potensi menghidupkan kembali konflik di masyarakat, dan belum tentu menang, " jelasnya.

Sebelumnya, dalam peryataan kepada wartawan, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar
Laksono menyatakan, presiden yang sudah menjabat dua periode bisa kembali ikut kontestasi Pilpres
sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya.

Fajar menyebut, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut.

Namun, jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya, hal itu masuk wilayah etika politik.

Gaungkan Prabowo-Jokowi di 2024

Ketua Umum relawan Prabowo Jokowi (Prowi) Achmad Fadjriansyah mengatakan, keberhasilan pemerintahanan saat ini membuat sebagian masyarakat menginginkan Presiden Jokowi kembali untuk memimpin negeri ini.

Bahkan, ada yang mengusulkan 3 periode dan mengusulkan perpanjang masa jabatan.

Namun sebagaimana diketahui usulan 3 periode sangat melanggar konstitusi.

Bahkan, sama saja menyuruh Presiden Jokowi untuk melanggar konstitusi.

"Walaupun dengan solusi ubah UU, tetap saja akan menguras energi politik yang berakibat
perpecahan di kalangan masyarakat, dan ini patut kita hindari," kata Achmad Fadjriansyah, beberapa
waktu lalu.

Kedua, ia juga menilai bahwa usulan perpanjang masa jabatan, dengan alasan periode ini terhambat
dengan kejadian pandemi Covid-19 yang juga dirasakan oleh semua negara.

Tetapi, tetap saja alasan ini tidak bisa diterima.

Karena akan butuh energi meyakinkan banyak kelompok, meyakinkan banyak partai untuk mewujudkannya. Yang pasti banyak waktu dan uang yang harus dikeluarkan.

Dan lagi, masyarakat akan dirugikan dan ada potensi konflik antara kelompok pro dan kelompok
kontra.

Baca juga: Kabar Terbaru, Presiden Jokowi Diusulkan Jadi Calon Wapres Dampingi Prabowo Subianto, Kok Bisa?

Melihat situasi ini, Achmad mengatakan, pihaknya mencoba berdiskusi dengan kawan-kawan di berbagai komunitas seperti komunitas game, komunitas seni, komunitas Digital, komunitas ilustrator dan banyak komunitas lainnya.

Dari hasil diskusi itu, pihaknya sama-sama menginginkan Jokowi melanjutkan memimpin bangsa ini
di pemilihan presiden 2024-2029 sebagai Wakil Presiden.

"Tentu ini tidak melanggar konstitusi juga menjadi solusi terbaik dan mengakomodir mayoritas
masyarakat yang masih menginginkan Pak Jokowi melanjutkan memimpin negeri ini sekali lagi,"
terang Achmad.

"Sehingga salah satu cita-cita kita bersama memiliki Ibu Kota Negara yang baru akan terwujud,
pembangunan merata Indonesia di luar Pulau Jawa makin progresif dan yang pasti kepemimpinanya
membawa Indonesia akan lebih maju lagi," sambungnya.

Namun, muncul pertanyaan bahwa dengan siapa Jokowi akan berpasangan di Pilpres 2024.

Ia mengatakan, melihat sosok tokoh yang cocok dengan Jokowi adalah Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto sebagai Presiden.

"Demi melihat kepentingan bersama Pak Prabowo mau menjadi Pembantu Presiden sebagai
Kemenhan, ini sikap yang tidak mudah dan patut dicontoh bagi masyarakat Indonesia sebagai
pembelajaran politik yang luar biasa," katanya.

"Untuk itu kami membentuk relawan yang bernama PROWI (Prabowo Jokowi) mewadahi seluruh
mayarakat Indonesia, berbagai macam Komunitas yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama
mengiginkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi maju sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Periode 2024 - 2029," jelasnya.

Survei Voxpopuli

Sementara hasil survei terbaru Voxpopuli membuktikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih memuncaki elektabilitas dalam bursa calon presiden jelang Pilpres 2024.

Tren elektabilitas Prabowo Subianto terus mengalami kenaikan. Temuan survei Voxpopuli Research Center menunjukkan elektabilitas Prabowo mencapai 22,1 persen.

Berselisih hanya sekitar 1 persen, Ganjar Pranowo cenderung stabil dalam kurun setahun, kini sebesar 21,0 persen.

Anies Baswedan mengejar pada posisi ketiga, dengan elektabilitas menanjak tajam, sebesar 17,5 persen.

Jauh di bawahnya, terdapat nama-nama seperti Ridwan Kamil (6,2 persen), Sandiaga Uno (4,8 persen), Puan Maharani (4,3 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (3,7 persen).

Elektabilitas Puan pelan-pelan bergerak naik, mendekati RK dan Sandi.

“Elektabilitas Ganjar stabil dalam setahun terakhir, sementara Prabowo, Anies, dan Puan terus menanjak,” ungkap peneliti senior Voxpopuli Research Center Prijo Wasono dalam keterangan tertulis, Selasa 13 September 2022.

Baca juga: Andi Nena Wea Kaget Perolehan Suara Sandiaga di Musra Gerindra Lampui Prabowo Subianto

Menurut Prijo, tingginya elektabilitas Ganjar yang tidak disertai dengan peningkatan signifikan berkaitan dengan belum adanya dukungan resmi partai politik.

Nama Ganjar memang masuk dalam daftar usulan capres dari Nasdem, tetapi di internal PDIP sendiri masih menuai gejolak.

“Sebaliknya dengan Anies yang mendapat momentum dari dukungan NasDem, hingga menuai lonjakan kenaikan elektabilitas,” kata Prijo.

Meskipun demikian NasDem juga masih belum berhasil menggalang koalisi untuk memuluskan langkah Anies menuju gelaran Pilpres 2024.

Sejauh ini baru Gerindra yang berkoalisi dengan PKB dan telah menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk kembali maju menjadi capres.

Sementara Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum memunculkan nama-nama capres.

“Sandi masih harus bergerilya mencari dukungan partai-partai lain setelah Gerindra resmi bakal mengusung Prabowo,” tegasnya.

Belum adanya dukungan partai membuat elektabilitas Sandi menurun, demikian pula dengan RK yang terus melorot.

AHY yang ditopang oleh Demokrat cenderung stabil, tetapi belum menemukan teman koalisi agar bisa maju menjadi capres ataupun cawapres.

“Pergerakan Puan khususnya upaya menggalang koalisi mengerek kenaikan elektabilitas sang putri mahkota PDIP,” kata Prijo

Berikutnya ada Khofifah Indar Parawansa (2,5 persen), Erick Thohir (2,3 persen), dan Tri Rismaharini (1,8 persen). Lalu Andika Perkasa (1,2 persen), Airlangga Hartarto (1,1 persen), dan Mahfud MD (1,0 persen).

“Risma dan Erick mengalami penurunan, sedangkan Khofifah rebound, dan Andika bergerak naik,” Prijo memaparkan. Nama Andika masuk dalam usulan capres Nasdem, sementara Erick tercoret, baru belakangan mencuat lagi dalam rakernas PAN.

Airlangga cenderung stagnan, di tengah konsolidasi KIB yang belum juga mempunyai usulan capres.

“Ditambah gonjang-ganjing di internal PPP, Airlangga harus mengambil langkah agar KIB tidak pecah,” pungkas Prijo.

Nama baru seperti Andika tampaknya bakal meramaikan bursa capres dalam beberapa waktu mendatang. Nama-nama lain masih memiliki elektabilitas di bawah 1 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 10,0 persen.

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 1-7 September 2022, kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber: tribunnews.com/Tribunjakarta.com

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS