Unwira Kupang

Ketua Senat Mahasiswa FH Unwira Kupang Nilai Pernyataan Pernyataan Sikap PP PMKRI Ada Kecacatan

Anggota aktif PMKRI Cabang Kupang ini mengatakan, jika BLT dicabut, menurut dia, akan mengakibatkan reaksi dari masyarakat kelas bawah

Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/H.O-DOK PRIBADI
KETUA - Ketua Senat Mahasiswa FH Unwira Kupang, sekaligus anggota aktif PMKRI Cabang Kupang, Eus Meno, 6 September 2022 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum atau FH Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), Eus Meno mengkritisi pernyataan sikap Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang dirilis Senin, 5 September 2022. 

Menurut Eus, pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh PP PMKRI dinilai ada kecacatan dalam pengamatan lebih dalam ke akar rumput. 

"Terkait poin ke 5 terhadap rekomendasi pencabutan bantuan langsung tunai yang kemudian dialihkan ke subsidi silang tentu rekomendasi ini sangat riskan melihat situasi akar rumput yang belum sepenuhnya pulih," kata Eus, Selasa, 6 September 2022. 

Baca juga: Mahasiswa KKNT-PPM Unwira Kupang Gelar Gebyar Aman Calistung Antarsiswa SD di Toobaun

Anggota aktif PMKRI Cabang Kupang ini mengatakan, jika BLT dicabut, menurut dia, akan mengakibatkan reaksi dari masyarakat kelas bawah. 

"Kita berbicara soal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akar rumput untuk kemudian dapat bertahan dari situasi ini dan hal yang saya temui di lapangan mereka berharap agar BLT BBM segera di distribusikan," jelas Eus. 

"Menurut saya, rekomendasi dari Luhut Binsar Pandjaitan untuk tanam lombok dan sayur-sayuran di pekarangan rumah lebih konkrit dan menjawab kebutuhan masyarakat hari ini dalam situasi seperti sekarang," tuturnya.

Eus mengatakan, kenaikan BBM kali ini tidak dapat terhindarkan oleh pemerintah karena biaya belanja untuk BBM membengkak 2 kali lipat dari yang direncanakan awal di APBN

Kata dia, merujuk pada penjelasan Menkeu, Sry Muliani, pemerintah selama ini menaikkan APBN untuk kompenisasi dan subsidi BBM, semula hanya Rp152,2 triliun kini menjadi Rp. 502,4 triliun. 

Baca juga: Mahasiswa KKN Unwira Kupang Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Stunting di Flotim

Angka ini pun masih berpotensi naik hingga di atas Rp 600 triliun jika harga minyak mentah dunia masih tinggi.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved