Berita TTU

Respon Laporan Masyarakat Jaksa Periksa Ketua KPUD TTU

pihak lain juga akan segera diperiksa dirinya menjelaskan semuanya tergantung hasil pemeriksaan hari ini terhadap mereka.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/RYAN TAPEHEN
Kepala seksi (Kasi) Intel kejari Kabupaten TTU Hendrik Tiip. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU) akhirnya melanjutkan laporan masyarakat TTU dalam hal ini Lakmas NTT dan Garda TTU dengan memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) TTU, Paulinus Lape Feka.

Pemeriksaan berlansung di ruang kasi Intel Kejari TTU yang duperiksa lansung oleh Kasi Intel Hendrik Tiip, Kamis 1 September 2022.

Selain Ketua KPUD, jaksa juga memanggail pihak-pihak terkait untuk mendapat klarifikasi yakni Kadis PKO Kabupaten TTU, Kepala Sekolah SMP Negeri Fatumfaun, dan Bendahara Gaji di dinas PKO TTU

Baca juga: Sambangi Kejari TTU, Direktur B Jamintel Kejagung RI Beri Sosialisasi Soal Penghayat Kepercayaan

Kasi Intel Kejari TTU Hendrik Tiip saat dikonfirmasi menjelaskan pemeriksaan kali ini mereka belum bisa menyimpulkan hasil oemeriksaan karena masih mengumpulkan data lebih lanjut

"Data awalnya sudah ada dan kita sementara lagi wawancara dengan bapak Paulinus Lape Feka," ungkapnya.

Saat ditanyakan apakah pihak lain juga akan segera diperiksa dirinya menjelaskan semuanya tergantung hasil pemeriksaan hari ini terhadap mereka.

Dia juga tidak menyinggung isi pemeriksaan hari ini karena sementara berjalan termasuk pejabat diatas yang berpotensi diperiksa.

Sebelumnya pada Kamis 25 Agustus lalu Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait dan Ketua Garda TTU, Paulus Modok, mendatangi Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU) untuk menyampaikan laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) TTU, Paulinus Lape Feka.

Dalam laporan mereka tersebut menyebut ada perbuatan yang sarat KKN atas pengangkatan Ketua KPUD TTU yang mengangkangi banyak aturan.

Mereka juga menutut tegas agar pihak Kejaksaan Negeri TTU dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait yang turut serta mengetahui adanya praktik penerimaan gaji ganda oleh sang Ketua KPUD TTU hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 340.000.000 lebih.(*)

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved