Berita NTT
Jika Harga BBM Naik Ekonomi Warga Terganggu Subsidi APBN 502 Triliun, Begini Penjelasannya
kenaikan itu untuk mengurangi beban APBN yang sudah jeblok ke angka 503 trilin hingga Agustus 2022.
Wakil ketua komisi I DPRD NTT, Ana Waha Kolin, meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan secara tiba-tiba. Harusnya, kebijakan itu didahului dengan sosialisasi.
BBM menjadi kebutuhan dalam roda perekonomian masyarakat. Adanya ketergantungan masyarakat dengan BBM ini, perlu dilihat dengan saksama sebelum menerapkan kebijakan.
Apalagi, masyarakat baru saja mengalami pagebluk covid-19 dalam dua tahun belakangan ini. Politisi PKB itu khawatir adanya gejolak pasca penetapan kebijakan.
"Karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Tidak ada satu aspek saja. Ini akan sangat berpengaruh luas. Apalagi kalau tidak ada sosialisasi, maka bisa saja ada gejolak dari pusat sampai ke daerah," katanya, Sabtu 20 Agustus 2022.
Bagi dia, keberadaan BBM itu menjadi kebutuhan pada lintas kehidupan, tidak hanya pada kendaraan. Dengan sosialisasi itu, artinya Pemerintah juga hadir mengurai masalah ditengah masyarakat.
Pelibatan media massa, kata dia, adalah jalan keluar bagi pemerintah melakukan sosialisasi. Penyampaian informasi itupun harus dilakukan secara total agar diketahui masyarakat. Proses sosialisasi itu juga disampaikan mengenai faktor penyebab kenaikan BBM.
Sebelum kenaikan saja menurutnya sudah ada dampak berupa meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tidak menganggap persoalan ini hal biasa.
Berkaitan dengan rencana pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial seiring kenaikan BBM, Ana Kolin justru pesimistis. Dia ragu dengan bantuan sosial itu tidak mampu menjangkau seluruh kepentingan masyarakat.
"Pemerintah harus siap dengan segala macam resiko. Termaksud menyampaikan informasi yang pas terkait dengan strategi ikutan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah dengan kaitan kenaikan BBM. Itu harus diantisipasi dari sekarang," jelasnya.
Pemetaan terhadap bantuan-bantuan yang disalurkan harus lebih dini. Karena kebijakan ini akan sangat sensitif pada timbulnya masalah baru. (Fan)
kuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS
