Talk Show Isu Perlindungan Anak, Pemerintah Harus Terbuka dan Berkolaborasi

Pos Kupang: Bagaimana melihat peran pemerintah terhadap anak?

Katrina : Saya contohkan, saat ada bencana di Adonara  tapi bantuan di Flores Timur, padahal saat itu banyak sekali anak-anak yang trauma terhadap bencana Seroja.

Pemerintah kurang serius, memperhatikan anak.

Anak-anak saat Pandemi Covid-19 sulit mengikuti pembelajaran. Memang ada bantuan seperti android namun banyak tidak sampai atau tepat ke sasaran.

Pos Kupang : Apa pesan terhadap anak NTT
Katarina: Anak NTT adalah anak yang bisa. Bisa jadi apa saja dan jangan pernah takut jadi diri sendiri.
Apa yang terjadi jangan tinggalkan diri sendiri.

Pos Kupang: Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah?
Katarina : Pemerintah jangan anggap kami sebagai kompetitor.

Kepala Bidang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, Maria P. Sumarni saat itu tampil sebagai penanggap mengatakan, peran pemerintah terhadap anak, yakni pemenuhan hak anak dan pihaknya bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan pemerhati anak dan perempuan.

Dikatakan, dengan terbatasnya anggaran,tapi dengan kolaborasi bersama lembaga lain, seperti Unicef, PKBI, Plan, WVI dan lainnya maka semua bisa dilakukan.

Sedangkan terkait apakah ada regulasi atau aturan tentang
perlindungan anak, ia mengakui,

Pemerintah  Provinsi NTT melalui Komisi V DPRD NTT dan DP3A NTT sudah merancang perda dan masih dalam proses  penomoran di pusat.

Ditanyai soal apa yang disiapkan pemerintah bagi anak agar berkreasi? Sumarni mengatakan, pemerintah 
membentuk forum anak, kabupaten,kota dan provinsi.

"Anak bisa bicara lewat forum,jadi sudah ada wadah agar mereka bisa mengisi," katanya.

Dia mengakui, forum anak terlibat mulai dari desa dan kecamatan, sampai provinsi , bahkan saat Musrenbang, anak juga bisa  menyampaikan soal anak.

"Kita berkolaborasi dengan semua lembaga kemasyarakatan.
Pesan terhadap anak, keluarga  prestasi berinovasi, jadi anak NTT mengisi kemerdekaan di NTT," ujarnya.(*)