Ini Alasan Terbit Pernyataan Sikap FORMAPP MABAR Tolak Tiket Masuk Pulau Komodo

Menurutnya, peningkatan harga tiket secara drastis menjadi sangat mahal berpotensi menurunkan jumlah wisatawan yang datang ke Flores, NTT. 

"Disertai dengan pembangunan resort-resort ekslusif di dalam Kawasan konservasi, pengunjung yang terbatas dan ekslusif itu dicaplok oleh perusahaan-perusahaan yang sudah diberi izin beroperasi di dalam Kawasan Taman Nasional. Kebijakan ini mematikan mata pencaharian masyarakat yang umumnya berskala kecil dan menengah," katanya. 

Kedua, waktu penetapan kebijakan ini yang terjadi langsung setelah pandemi, yaitu pada saat ekonomi pariwisata baru perlahan-lahan hidup kembali, dinilai merugikan masyarakat pelaku pariwisata dan menghambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi pada umumhya. 

"Pada saat ini, sejumlah wisatawan membatalkan kunjungan mereka ketika mendengar informasi kenaikan tiket ini," tandasnya. 

Ketiga, selain meminggirkan warga lokal, kebijakan ini juga dinilai merupakan praktik monopoli bisnis pariwisata di tangan segelintir orang. 

Lebih lanjut, skema ini memposisikan PT Flobamora dan para mitra bisnisnya menjadi penguasa atas pariwisata di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Kunjungan berbasis quota yang dikuasi oleh PT ini sangat berpontesi merugikan para pelaku pariwisata setempat karena akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. 

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Leuser dan Harga Tiket Rute Labuan Bajo - Benoa Agustus 2022, Singgah di Bima

"Penerapan quota yang disetai dengan digitalisasi atau registrasi online otomatis hanya akan menguntungkan PT Flobamora yang sudah tentu menguasai system ini dari hulu hingga hilir. Keuntungan yang diambil oleh PT Flobamora ini juga bombastis; yaitu Rp. 5.435.000 per 4 pengunjung. Dengan total target 292,000 pengunjung per tahun, maka PT ini akan meraup dana Rp, 396.755.000.000 (396.755 Milyard) dari tiket masuk," jelas Rafael. 

Keempat, melalui kebijakan ini pemerintah, jelas Rafael, secara khusus Kementerian LHK telah menciptakan hoax terbaik yaitu penyebab rusaknya konservasi di TNK adalah warga lokal. 

"Padahal dalam kenyatannya, penghancuran ekosistem secara massif dalam TN Komodo justeru disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dalam skala besar, baik oleh negara maupun yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang telah mengantongi izin untuk membangun resort-resort eksklusif. Telah kita saksikan bagaimana penghancuran ekosistem di Pulau Rinca akibat pembangunan Jurrassic Park. Penghancuran eksositem bahkan jauh lebih dahsyat akan terjadi jika Pemerintah tetap menutup mata dan telinga atas rencana pembangunan resort-resort eksklusif oleh perusahaan-perusahaan swasta," katanya. 

Baca juga: Anggota DPRD Mabar Apresiasi Bank NTT Sponsorship Sarana Pendukung Waterfront Pelabuhan Labuan Bajo

Kelima, pemberlakukan tiket seperti ini juga menyebabkan ketidakadilan bagi wisatawan yang ingin menikmati TNK sebagai situs warisa dunia. 

"Perlu dicatat bahwa berwisata ke TNK merupakan hak banyak orang yang ingin menikmati kekayaan pengatahuan dan kebudayaan dari cagar alam men and biosfer tersebut," katanya. 

Bertolak dari bebrapa catatan kritis di atas, lanjut Rafael, FORMAPP-MABAR menuntut pertama, mendesak Presiden RI untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan tiket Rp 3,75 juta per orang pada Agustus mendatang dan seluruh praktik monopoli bisnis di TNK. 

"Kami juga menolak system registrasi online yang melanggengkan monopoli itu," katanya. 

Tuntutan kedua, mendesak lemerintah untuk mencabut semua izin perusahaan-perusahaan baik peruahaan swasta maupun perusahaan milik negara yang telah mengantongi izin usaha pariwisata di dalam kawasan TNK. 

"Bagi kami, selain membahayakan konservasi, kehadiran perusahaan-perusahaan ini juga menciptakan monopoli bisnis pariwisata di kawasan TN Komodo yang meminggirkan warga lokal," tandasnya. 

Baca juga: Anggota DPRD Mabar Apresiasi Bank NTT Sponsorship Sarana Pendukung Waterfront Pelabuhan Labuan Bajo